Pemikiran Mohammad Natsir Dalam Menangkal Sekularisasi Politik Di Indonesia

Abstract

Perdebatan tentang dasar negara Indonesia pra dan pasca-kemerdekaan selalu menjadi hal yang menarik untuk dibahas karena menjadi sesuatu yang tidak terlupakan, baik oleh kaum nasionalis sekuler yang diwakili oleh Ir.Soekarno, maupun nasionalis Islam yang diwakili oleh Mohammad Natsir. Dalam perdebatan ini, terlihat jelas pertentangan dua idiologi besar pemahaman tentang dasar negara yang berlanjut hingga Sidang Majelis Konstituante yang berlangsung alot pada tahun 1957-1959. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk memenuhi persyaratan pendaftaran sidang munaqosah Skripsi di Fakultas Agama Islam prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIKA Bogor, kemudian juga dimaksudkan untuk meneliti lebih dalam lagi tentang pemikiran dan konsep kenegaraan yang dicanangkan dan diperjuangkan secara Konstitusional oleh Mohammad Natsir untuk menyatukan konsep negara yang sesuai dengan ajaran Islam dan terhindar dari sekularisasi politik, yang nantinya akan berdampak pada kehidupan Umat Islam di Indonesia. Kemudian untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan sekularisasi politik, proses sekularisasi politik yang terjadi di Indonesia, serta apa pemikiran Muhammad Natsir dalam membendung sekularisasi politik di Indonesia. Dalam jurnal ini dijelaskan bagaimana konsep pemikiran kenegaraan Soekarno yang dibantah oleh natsir yang tidak ingin Indonesia menjadi negara sekuler, yang memisahkan urusan negara dan pemerintahan dengan agama. Konsep negara Demokrasi Islam yang ditawarkan Natsir merupakan konsep matang yang dirancang agar syariat Isla bisa diterapkan di Indonesia dengan baik, namun tetap mengedepankan kebhinnekaan yang melindungi dan menjamin kehidupan dan keadilan bagi pengikut agama dan ras lainnya. Dalam penulisan jurnal  ini, penulis menggunakan metode kualitatif library research, yaitu penulis menguraikan secara teratur seluruh konsepsi tokoh, yakni dengan langkah mengumpulkan data-data dari beberapa sumber primer berupa buku induk dan sumber sekunder berupa buku-buku pendukung dan karya ilmiah lainnya.

Abstract

The debate about the basis of the pre- and post-independence Indonesian state has always been an interesting matter to discuss because it has become something that is not forgotten, both by secular nationalists represented by Ir. Soekarno, and Islamic nationalists represented by Mohammad Natsir. In this debate, it is clear that the two major ideological contradictions in understanding the basics of the state continued until the difficult Constituent Assembly Session in 1957-1959. This journal explains how Soekarno's concept of state thought was refuted by Natsir who did not want Indonesia to become a secular state, which separated state and government affairs from religion. The concept of an Islamic democratic state offered by Natsir is a mature concept designed so that Islamic law can be implemented in Indonesia properly, but still prioritizes diversity that protects and guarantees life and justice for followers of other religions and races. In writing this journal, the author uses a qualitative library research method, where the author describes regularly all the conceptions of the characters, namely by collecting data from several primary sources in the form of main books and secondary sources in the form of supporting books and other scientific works.