Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Penataan Bangunan Dan Lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan
DOI:
https://doi.org/10.32832/inovator.v9i1.2974Keywords:
Asset Management, Non-tax revenue, and State HomesAbstract
The issuance of the Minister of Finance Regulation No. 138 / PMK.06 / 2010 of 2010 and the Minister of Finance Regulation No. 246 / PMK.06 / 2014 of 2014, concerning changes to the legislation in the field of management of State Property resulted in the management of State Homes, faced with several obstacles. Determination of the status of a state house is a decision of the Minister of Public Works and Public Housing in this case the Director General of Human Settlements determining the status of a Group I, II, or III State House that is independent and / or in the form of a Flats Unit along with or not with its land. The number of State House Groups II and III are still unclear about the management of their documents because they are no longer inhabited by the original inhabitants in accordance with the Decree of the State House, and there are even houses where there are no more locations and have been sold to the community. The government must regulate the State Homes of Groups I, II, and III to increase Non-Tax State RevenuesReferences
Amiri, K. (2015). Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Secara Akuntabilitas Menuju Good Governance. Potret Pemikiran. Vol. 20 (2)
Chodariyanti, L. (2019). Efektivitas Sistem Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Studi kasus BPK dan Aset Daerah, Kabupaten Lamongan). Media Mahardhika, Vol. 17 (3)
Kurniati, E. Asmony, T. dan Santoso, D. (2017). Kemelut Penatausahaan Aset Tetap (Dulu Hingga Kini). Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol. 8 (3): 540-558
Ledo, D. dan Ayem, S. (2017). Pengaruh Aspek-Aspek Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan daerah (Studi Kasus Pada SKPD Kota Yogyakarta). Jurnal Kajian Bisnis. Vol. 25 (2): 161 – 175
Masfita,H. (2019). Perralihan Hak Rumah Negara Golongan III Menjadi Milik Pegawai Negeri Sipil Di Kota Pekanbaru. Tesis, Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Andalas.
Maulidiah, S. (2017). Optimalisasi Pengeloaan Aset Sebagai Wujud Reformasi Birokrasi Di daerah. WEDANA Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi. Vol. 3 (1).
Sarlim, R. dan Rahayu, F.S. (2019). Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Celebes Equilibrium Jurnal. Vol. 1 (1): 18-25
Saragih, R. (2017). Efektivitas Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 7 (1)
Sukmawati, F. dan Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut). Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, dan UMKM, Vol. 2 (1)
Wijaya, T.N. dan Hamidah (2017). Institusionalisasi Paradigma Revenue Center Untuk Pengelolaan Aset Negara Yang Optimal (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Surabaya). Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi. Vol. 17 (2)
Pemerintah Indonesia. 1994. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara. Sekretariat Negara. Jakarta.
Pemerintah Indonesia. 2002. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2003. Sekretariat Negara. Jakarta.
Pemerintah Indonesia. 2008. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara. Sekretariat Negara. Jakarta.
Peraturan Menteri Negara Agraria Republik Indonesia. 1998. Nomor 02 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal yang Telah Dibeli Oleh Pegawai Negeri Dari Pemerintah. Kementerian Agraria. Jakarta.
Peraturan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia. 2001. Nomor: 373/KPTS/2001 tentang Sewa Rumah Negara. Kementerian Permukiman dan Prasarana Wilayah. Jakarta.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia. 2008. Nomor: 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara. Kementerian Pekerjaan Umum. Jakarta.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2010. Nomor: 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara. Kementerian Keuangan. Jakarta.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2014. Nomor: 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik. Kementerian Keuangan. Jakarta.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2014. Nomor: 246/PMK.06/2014 tentang tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara. Kementerian Keuangan. Jakarta.
