PERISTIWA PIDANA DALAM SUAP MENYUAP YANG DILAKUKAN OLEH HASTO KRISTIYANTO DAN HARUN MASIKUN TERHADAP WAHYU SETIAWAN
DOI:
https://doi.org/10.32832/yustisi.v12i2.19843Abstract
Pertanggung jawaban pidana terhadap hasto krisiyanto dan harun masikum memberikan suap kepa wahyu setiawan komisioner komisi pemilihan umum RI mengenai pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI.terhadap kesalahan atau pertanggung jawaban pidana penerima suap oleh wahyu setiawan telah dilakukan proses dari awal kepolisian, dilimpahkan ke penuntut umum karena patut diduga melakukan tindak pidans suap, oleh jaksa penuntuk umum dibuat kan surat dakwaan terdakwa dalam hal ini wahyu setiawan, akhirnya dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksan dan diputus ,karena sudah memenuhi unsur kesalahan atau pertanggungan jawab pidana, pada akhirnya dijatuhi hukuman, dan sudah dijalani hukuman tersebut kemudian wahyu setiawan sudah menghirup udara bebas. Terhadap hasto kristanto tidak bisa dipungkiri lagi yang menerima suap sudah bertanggung jawab secara pidana, kemudian hasto kristiyanto, sesuai peristiwa hukum, dalam melakukan penyelidikan (pasal1 angka 2 KUHAP), peristiwa hukum pidananya ada, dan dilanjutkan pada proses penyidikan diatur dalam pasal 1 angka 5 KUHAP menetapkan tersangka hasto kristiyanto, dengan dimulainya proses penyidikan oleh KPK,dengan nomo surat. Spiri.Dik/153/Dik.00/01/12/2024, tertanggal 23 Desember 2024, besoknya pada tanggal 24 Desember 2024 KPK menyatakan hasto kristiyanto sebagai TERSANGA.
References
Atmoko, Dwi, dkk. (2022). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak serta Upaya Pemberantasan. Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 11, No. 2. Universitas Bhayangkara Jakarta.
Machmudin, Dudu Duswara. (2010). Pengantar Ilmu Hukum. Bandung: Refika Aditama.
Marzuki, Peter Mahmud. (2009). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana.
Aziza, Dimas Arya. (2018). Penerapan Delik Jabatan dalam Pasal 3 dan Pasal 11 UU No. 3 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 7, No. 2.
Hartanti, Evi. (2007). Tindak Pidana Korupsi (Edisi Kedua). Jakarta: Sinar Grafika.
Syairin, Sjafrir. (2002). Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia: Perspektif Antropologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Minarno, Nur Basuki. (2009). Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Negara. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
Hartini, Sri. (2022). Hukum Acara Pidana Peradilan Umum dan Khusus di Indonesia: Implementasi Hukum Positif dan Hukum Islam – Teori dan Praktik. Bogor: UIKA Press.
Zulkarnaen. (2013). Praktik Peradilan Pidana: Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana. Malang: Setara Press.
Budiprastowo, R.B. (2006). Delik Formil/Materiil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 24, No. 3.
Ibrahim Fajri, Hakim Abdallah, & Muhamad Ari Apriadi. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) PEMBUATAN SEPATU/SANDAL DI CIOMAS, KABUPATEN BOGOR. YUSTISI, 10(1), 265–271. https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i1.18916
Ande Aditya Iman Ferrary, Ibrahim Fajri, & Muhamad Ari Apriadi. (2023). REGULASI DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA. YUSTISI, 10(1), 272–277. https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i1.18991
Muhamad Ari Apriadi, Desty Anggie Mustika, & Ibrahim Fajri. (2024). ANALISIS HUKUM PERSAINGAN USAHA TERHADAP PENYALAHGUNAAN HAK EKSKLUSIF PEMEGANG MEREK. YUSTISI, 11(1), 525–528. https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i1.18753
Sri Hartini, Annisa Aminda, Ande Aditya Iman Ferrary, & Muhamad Ari Apriadi. (2024). HUKUMAN MATI BAGI PENGEDAR NARKOBA DI INDONESIA. YUSTISI, 11(3), 431–437. https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i3.17908
Hartini, S., Purwoto, A., Hartono, R., & Apriadi, A. (2025). Authority of the National Sharia Council (DSN) and the Financial Services Authority (OJK) in the Regulation of Shakira Banks After the Birth of Law no.21 of 2011 Linked to Sharia Principles According to Sharia Banking Law. Journal of Lifestyle and SDGs Review, 5(2), e04625. https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v5.n02.pe04625
Hakim Abdallah, Desty Anggie Mustika, & Ady Purwoto. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN BARANG-BARANG ELEKTRONIK. YUSTISI, 11(1), 529–533. https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i1.18754
Eka Darojat, Ibrahim Fajri, & Ady Purwoto. (2024). PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM EKONOMI DAN BISNIS SYARIAH. YUSTISI, 11(1), 521–524. https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i1.18752
Wahyudi, Sri Hartini, & Ibrahim Fajri. (2024). Legal Protection for Wooden House Entrepreneurs Against Consumer Defaults in Sales Agreements: A Case Study on PT. Wahyu Rumah Kayu. JURNAL MAHASISWA YUSTISI, 2(3), 65–66. Retrieved from https://ejournal2.uika-bogor.ac.id/index.php/jurmayustisi/article/view/1263
Agung Satria Andi Pratama, Sri Hartini, & Ibrahim Fajri. (2024). Legal Protection for Consumers Using Transpakuan Transportation Services Through Electronic Payments: A Case Study in Bogor City. JURNAL MAHASISWA YUSTISI, 2(3), 67–68. Retrieved from https://ejournal2.uika-bogor.ac.id/index.php/jurmayustisi/article/view/1264
Jihadini Aulia, A Rahmat Rosyadi, & Desty Anggie Mustika. (2023). DINAMIKA HUKUM DAGANG INTERNASIONAL DAN POLITIK HUKUM DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA BISNIS YANG TERKAIT DENGAN TEKNOLOGI DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL. YUSTISI, 10(1), 326–331. https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i1.19173
Wahyudi, Desty Anggie Mustika, & Ande Aditya Iman Ferrary. (2023). STRATEGI PENYELESAIAN SENGKETA HKI MELALUI ARBITRASE DAN MEDIASI DALAM HUKUM DAGANG INTERNASIONAL. YUSTISI, 10(1), 332–337. https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i1.19174
Hakim Abdallah, Ibrahim Fajri, & Desty Anggie Mustika. (2023). TRANSFORMASI HUKUM LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK DI INDONESIA: PENERAPAN ASAS-ASAS HUKUM DALAM DINAMIKA SEJARAH DAN HUKUM BISNIS. YUSTISI, 10(1), 338–343. https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i1.19175
Ande Aditya Iman Ferrary, Ibrahim Fajri, Desty Anggie Mustika, Muhamad Ari Apriadi, & Eka Darojat. (2023). TRANSFORMASI REGULASI: STRATEGI HUKUM DALAM MENANGANI PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI ERA E-COMMERCE. YUSTISI, 10(1), 344–352. https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i1.19185
