PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMERASAN BERBASIS ANCAMAN PENYEBARAN DATA PRIBADI (SEXTORTION)

Abstract

Pemerasan berbasis ancaman penyebaran data pribadi atau konten intim merupakan bentuk kejahatan siber yang mengeksploitasi kontrol data pribadi sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan dan berdampak pada privasi serta psikologi korban. Studi ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk tanggung jawab pidana pelaku sextortion dan mengkaji perlindungan hukum korban dalam sistem hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan statutori dan konseptual dengan mengkaji undang-undang dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku sextortion dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara normatif dan doktrinal karena mereka memenuhi unsur-unsur tindakan kriminal (act reus), niat (mens rea), dan kemampuan untuk bertanggung jawab tanpa pembenaran atau pengampunan. Konstruksi hukum pidana nasional, yang mengintegrasikan hukum pidana umum, regulasi teknologi informasi, perlindungan data pribadi, dan regulasi tentang kekerasan seksual, menunjukkan bahwa sextortion dapat dikualifikasikan tidak hanya sebagai pemerasan berbasis teknologi digital, tetapi juga sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik yang menyerang privasi dan integritas seksual korban, sehingga tidak ada kekosongan hukum dalam penanganannya. Perlindungan hukum bagi korban mencakup perlindungan represif melalui penegakan hukum pidana, perlindungan preventif melalui peningkatan literasi digital dan keamanan data, serta perlindungan prosedural dan restoratif yang menjamin kerahasiaan identitas, bantuan, dan pemulihan psikologis bagi korban. Pendekatan restoratif diterapkan secara selektif dengan persetujuan korban sebagai mekanisme pelengkap yang berorientasi pada pemulihan hak dan martabat korban secara berkelanjutan.