KAJIAN YURIDIS ALIH STATUS PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA - Arif, Ahmad; Haskar, Edi; Arman, Zuhdi (YUSTISI, 2026)
Perubahan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menimbulkan perdebatan mengenai independensi kelembagaan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh alih status pegawai KPK menjadi ASN terhadap independensi KPK serta mengkaji pengaturan hukum mengenai pengalihan status tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak menghilangkan independensi kelembagaan KPK karena independensi tersebut tetap dijamin dalam Undang-Undang. Namun demikian, dalam praktiknya terdapat potensi intervensi birokrasi dan politik terhadap pegawai KPK melalui mekanisme kepegawaian ASN. Pengaturan mengenai alih status pegawai KPK diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020, serta Peraturan Komisi KPK Nomor 1 Tahun 2021. Kata Kunci: KPK, ASN, Independensi, Korupsi, Hukum Tata Negara.