Jurnal Hukum Yustisi adalah Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor. Jurnal Hukum Yustisi memiliki visi menjadi Jurnal Ilmiah yang terdepan dalam menyebarluaskan dan mengembangkan hasil pemikiran di bidang hukum. Redaksi Jurnal Hukum Yustisi, menerima Naskah Artikel Hasil Penelitian, Artikel Ulasan dan Artikel Resensi Buku yang sesuai dengan sistematika penulisan kategori masing-masing artikel yang telah ditentukan redaksi. Fokus Jurnal ini yaitu Rumpun Ilmu Hukum Pidana, Rumpun Ilmu Hukum Perdata, dan Rumpun Ilmu Hukum Tata Negara/Administrasi Negara.
REFORMASI REGULASI KESEHATAN NASIONAL: ANALISIS UU NOMOR 17 TAHUN 2023 DALAM PARADIGMA KEADILAN BERMARTABAT
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam transformasi hukum kesehatan di Indonesia pasca pengundangan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan melalui metode omnibus law. Masalah utama yang dikaji adalah efektivitas regulasi baru dalam menjamin hak konstitusional atas kesehatan di tengah berbagai kendala implementatif seperti penghapusan mandatory spending, restrukturisasi organisasi profesi, dan peningkatan kasus malpraktik di tahun 2025. Kajian yang dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pisau analisis utama yang digunakan adalah Teori Keadilan Bermartabat oleh Teguh Prasetyo dan Utilitarianisme oleh Jeremy Bentham. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara filosofis, UU No. 17/ 2023 berupaya mengintegrasikan sistem kesehatan yang terfragmentasi, namun secara sosiologis menghadapi resistensi akibat minimnya partisipasi bermakna. Secara yuridis, kebijakan STR seumur hidup memerlukan pengawasan ketat melalui Surat Izin Praktik (SIP) untuk menjaga standar kompetensi. Kasus-kasus aktual tahun 2025-2026 menunjukkan perlunya penguatan mekanisme mediasi dan kejelasan aturan pelaksana bagi Majelis Disiplin Profesi untuk menekan angka malpraktik yang menyebabkan kematian. Kata Kunci: Hukum Kesehatan, UU No. 17 Tahun 2023, Keadilan Bermartabat, Malpraktik, Kebijakan Publik.
DINAMIKA DAN REKONSTRUKSI HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia dan merumuskan model rekonstruksi kontekstual dan adaptif yang selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional dan maqāṣid al-syarī'ah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, memanfaatkan pendekatan hukum perundang-undangan, konseptual, historis, dan studi kasus. Data dikumpulkan melalui riset pustaka, termasuk bahan hukum primer seperti undang-undang dan putusan pengadilan, serta sumber sekunder dan tersier dari karya ilmiah dan dokumen kelembagaan. Temuan menunjukkan bahwa integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional masih terfragmentasi, ditandai dengan ketegangan antara prinsip-prinsip normatif dan implementasi praktis, khususnya di bidang-bidang seperti keuangan Islam, warisan, teknologi reproduksi, dan praktik adat. Penelitian ini mengusulkan model rekonstruksi ganda berdasarkan taḥkīm al-aḥkām (penguatan hukum) dan Tanzhīm al-aḥkām (penyempurnaan kontekstual), yang memastikan kepastian hukum dan adaptabilitas. Model ini memberikan kontribusi secara teoritis terhadap pengembangan studi hukum Islam dan secara praktis terhadap perumusan kebijakan, serta mendorong sistem hukum yang lebih responsif, inklusif, dan berorientasi pada keadilan di Indonesia. Kata kunci: Hukum Islam; rekonstruksi hukum; maqāṣid al-syarī'ah, pluralisme hukum; Indonesia.
KONSTRUKSI HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP FENOMENA SILENT TREATMENT DALAM DINAMIKA KELUARGA
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena silent treatment dalam keluarga berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam dengan menitikberatkan pada aspek normatif dan yuridis. Kajian ini menempatkan silent treatment sebagai perilaku yang perlu diuji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya terkait hak dan kewajiban suami istri, konsep mu‘āsyarah bi al-ma‘rūf, serta tujuan pembentukan keluarga dalam Islam.mMetode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif-yuridis. Data diperoleh melalui penelaahan terhadap sumber-sumber hukum Islam, meliputi Al-Qur’an, Hadis, pendapat para ulama, kaidah fikih, serta literatur hukum keluarga Islam yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk menilai kedudukan hukum silent treatment dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik silent treatment, yang dipahami sebagai tindakan mendiamkan pasangan secara sengaja, dapat bertentangan dengan hukum keluarga Islam apabila dilakukan tanpa alasan syar‘i atau melebihi batas waktu yang dibenarkan, yaitu tiga hari. Praktik tersebut berpotensi mengabaikan hak dan kewajiban suami istri serta bertentangan dengan prinsip keadilan dan kasih sayang dalam rumah tangga. Oleh karena itu, hukum keluarga Islam menekankan penyelesaian konflik melalui musyawarah, dialog yang konstruktif, serta pengendalian emosi sebagai upaya menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga sesuai dengan tujuan syariah. Kata kunci: Silent treatment, normatif-yuridis, keharmonisan rumah tangga
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI ANGGOTA MILITER NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERGABUNG DENGAN MILITER ASING MENURUT HUKUM KEWARGANEGARAAN DAN HUKUM MILITER DI INDONESIA
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengaturan hukum terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bergabung dengan militer asing, mengingat status kewarganegaraan dan loyalitas prajurit TNI memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dibanding warga sipil. Sebagai alat pertahanan negara, prajurit TNI terikat oleh Sumpah Prajurit, hukum militer, serta prinsip kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Permasalahan dalam penelitian ini meliputi pengaturan bergabungnya anggota militer Indonesia dengan militer asing menurut hukum militer, pengaturan menurut hukum kewarganegaraan, serta konsekuensi hukum yang timbul dari perbuatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal, dan pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum militer, anggota TNI yang bergabung dengan militer asing tanpa izin dapat dikualifikasikan melakukan tindak pidana desersi sebagaimana diatur dalam Pasal 87 KUHPM. Tindakan tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran kewajiban dinas, tetapi juga bentuk pengingkaran terhadap loyalitas dan Sumpah Prajurit. Selain sanksi pidana, pelaku juga dapat dikenakan sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010. Dalam perspektif hukum kewarganegaraan, tindakan bergabung dengan militer asing tanpa izin Presiden dapat mengakibatkan hilangnya status kewarganegaraan Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tindakan anggota militer Indonesia yang bergabung dengan militer asing merupakan pelanggaran serius yang menimbulkan konsekuensi hukum kumulatif, yaitu pidana militer, sanksi administratif, dan kehilangan kewarganegaraan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas guna menjaga disiplin militer, loyalitas prajurit, serta kedaulatan negara. Kata kunci: Kewarganegaraan, Tentara Militer Indonesia, Militer Asing, Desersi, Konsekuensi Hukum.
POLITIK HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI UPAYA MENJAGA LEGITIMASI DALAM SENGKETA KEPEMILUAN PASCA PEMILU 2024
This study aims to analyze the legal policy direction of the Constitutional Court (MK) in its election-related decisions after the 2024 elections and identify how these decisions function as instruments for restoring institutional legitimacy following the crisis triggered by Decision 90/PUU-XXI/2023. Using normative legal research methods with legislative, case-based, conceptual, and legal-political approaches, this study examines six Constitutional Court decisions that have strategic implications for electoral design and the structuring of the electoral system. The results show that the Constitutional Court has reoriented its interpretation pattern from a previously restrained stance to a progressive-controlled approach that emphasizes consistency of reasoning, proportionality, and correction of normative disharmony. Furthermore, it was found that efforts to restore legitimacy are carried out through two main channels: procedural restoration through the enforcement of ethics, increased transparency, and internal deliberative dynamics; and substantive restoration through strengthening the quality of argumentation and structural corrections to the electoral system. This study concludes that the series of Constitutional Court decisions following the 2024 elections constitute a coherent institutional response to reorganize the Constitutional Court's legitimacy while simultaneously directing electoral reform toward a more inclusive, consistent, and constitutional design.
PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT TERKAIT AKTA KUASA MENJUAL SEBAGAI DASAR EKSEKUSI ATAS JAMINAN DEBITUR YANG WANPRESTASI
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik penggunaan Akta Kuasa Menjual sebagai dasar eksekusi jaminan dalam perjanjian kredit, meskipun objek jaminan telah dibebani Hak Tanggungan yang memiliki kekuatan eksekutorial. Fenomena ini menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait kepastian hukum dan perlindungan terhadap debitur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum penggunaan Akta Kuasa Menjual sebagai dasar eksekusi jaminan serta mengkaji perlindungan hukum bagi debitur dalam praktik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui metode penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akta Kuasa Menjual bersifat accesoir dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial sehingga tidak dapat dijadikan dasar utama dalam pelaksanaan eksekusi jaminan. Penggunaan akta tersebut dalam praktik tidak memiliki legitimasi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan Hak Tanggungan. Selain itu, perlindungan hukum bagi debitur masih belum optimal karena adanya ketidakseimbangan posisi antara kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit. Oleh karena itu, diperlukan penegasan regulasi serta peningkatan pengawasan dalam praktik perbankan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Kata Kunci: Perjanjian Kredit, Akta Kuasa Menjual, Hak Tanggungan, Eksekusi Jaminan, Perlindungan Hukum Debitur
KEPASTIAN HUKUM PENJATUHAN SANKSI PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT OLEH MENTERI TERKAIT NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAKAN PIDANA
Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Dalam praktiknya, terdapat notaris yang melakukan pelanggaran bahkan tindak pidana, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum berupa pemberhentian dengan tidak hormat oleh Menteri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari pemberhentian dengan tidak hormat terhadap notaris yang melakukan tindak pidana serta menilai kepastian hukum dalam penjatuhan sanksi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta autentik yang dibuat notaris tetap sah secara formil sepanjang memenuhi ketentuan hukum, meskipun notarisnya diberhentikan. Kepastian hukum dalam penjatuhan sanksi tercapai apabila didasarkan pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kewenangan Menteri dalam menjatuhkan sanksi merupakan bentuk penegakan hukum yang objektif dan tidak sewenang-wenang. Kata Kunci: Notaris, Menteri, Sanksi, Pemberhentian Tidak Hormat, Kepastian Hukum, Tindak Pidana
KONSEP ISTIHSAN MENJADI METODELOGI PENETAPAN HUKUM ISLAM
Penerapan metodologi hukum Islam yang berfokus pada prinsip istiḥsān dalam kerangka uṣūl al-fiqh. Istiḥsān dipahami sebagai metode penetapan hukum yang memberikan ruang bagi pertimbangan keadilan dan kemaslahatan dengan cara meninggalkan ketentuan hukum yang bersifat umum menuju ketentuan lain yang dianggap lebih kuat dan lebih membawa manfaat. Metode ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berorientasi pada ketetapan normatif semata, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan substantif dalam kehidupan masyarakat. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan sumber data sekunder berupa ayat-ayat Al-Qur’an, hadis, literatur fiqh klasik dan kontemporer, serta karya ilmiah yang membahas metodologi penetapan hukum dalam Islam. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara tematik-normatif dengan menelaah makna kebahasaan serta prinsip hukum yang terkandung dalam dalil-dalil yang berkaitan dengan konsep istiḥsān. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep istiḥsān memiliki landasan nilai yang kuat dalam ajaran Islam, sebagaimana tercermin dalam QS. An-Naḥl [16]: 90 yang menekankan prinsip al-‘adl wa al-iḥsān (keadilan dan kebaikan). Prinsip ini menjadi dasar bagi para ulama dalam memberikan pengecualian terhadap penerapan qiyās yang bersifat umum apabila ditemukan pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar bagi masyarakat. Dengan demikian, istiḥsān berfungsi sebagai instrumen metodologis yang memberikan fleksibilitas dalam penetapan hukum, sehingga hukum Islam tetap mampu menjawab dinamika sosial sekaligus menjaga tujuan utama syariat (maqāṣid al-syarī‘ah), yaitu mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan menghindarkan kemudaratan.
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORPORASI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi dalam kasus tindak pidana korupsi di Indonesia serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi masih belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari sedikitnya korporasi yang diproses sebagai terdakwa dibandingkan jumlah kasus korupsi yang melibatkan perusahaan. Hambatan utama dalam penegakan hukum meliputi kesulitan pembuktian unsur kesalahan korporasi, kompleksitas struktur organisasi perusahaan, lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum, serta keterbatasan kemampuan aparat dalam memahami hukum pidana korporasi. Penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap korporasi masih didominasi pidana denda dan uang pengganti, sedangkan pidana tambahan seperti pencabutan izin usaha dan pembubaran korporasi masih jarang diterapkan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan penerapan prinsip good corporate governance guna meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi di Indonesia. Kata Kunci: efektivitas, penegakan hukum, korporasi, tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana.
BATASAN ASAS PASIF HAKIM DALAM PERKARA KELUARGA DI PENGADILAN AGAMA
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan penerapan asas pasif hakim dalam perkara keluarga di Pengadilan Agama serta mengkaji kemungkinan penerapan putusan ultra petita dalam rangka perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. Asas pasif hakim dalam hukum acara perdata pada prinsipnya membatasi hakim untuk hanya memeriksa dan memutus perkara berdasarkan dalil dan tuntutan para pihak. Namun, dalam praktik perkara keluarga, penerapan asas tersebut secara kaku berpotensi mengabaikan keadilan substantif, khususnya terhadap pihak rentan seperti anak dan perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas pasif hakim tidak bersifat absolut, melainkan bersifat relatif dan kontekstual. Dalam perspektif hukum progresif, hakim dimungkinkan untuk bersikap aktif secara terbatas, termasuk melalui kewenangan ex officio, guna menjamin perlindungan hak-hak anak dan mewujudkan keadilan substantif. Putusan yang mengandung ultra petita dalam perkara keluarga dapat dibenarkan sepanjang masih berada dalam ruang lingkup pokok perkara, tidak melanggar prinsip hukum acara, serta bertujuan melindungi pihak yang lemah. Dengan demikian, rekonstruksi asas pasif hakim diperlukan agar selaras dengan tujuan hukum yang tidak hanya menekankan kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan
KAJIAN OPEN LEGAL POLICY (KEBIJAKAN HUKUM TERBUKA) DALAM RUANG LINGKUP PENGUJIAN PIDANA MINIMUM OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI
Abstrak Pembaharuan hukum pidana mencakup pengaturan pidana minimum khusus yang sering menimbulkan persoalan keadilan dan proporsionalitas karena membatasi ruang pertimbangan hakim. Mahkamah Konstitusi kerap menggunakan konsep open legal policy untuk menempatkan pengaturan tersebut sebagai ranah kebijakan pembentuk undang-undang. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi dan batas penerapan open legal policy dalam pengujian konstitusional pidana minimum. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, komparatif, dan konseptual. Hasil menunjukkan bahwa Mahkamah cenderung menahan diri sebagai bentuk penghormatan terhadap pemisahan kekuasaan, namun open legal policy tidak bersifat mutlak karena tetap dapat diuji jika bertentangan dengan keadilan, proporsionalitas, dan hak asasi manusia. Kata kunci: open legal policy, Mahkamah Konstitusi, pidana minimum Abstract Criminal law reform includes the regulation of special minimum sentences, which often raise issues of justice and proportionality by limiting judicial discretion. The Constitutional Court frequently applies the concept of open legal policy to classify such provisions as legislative policy. This study aims to analyze the construction and limits of open legal policy in the constitutional review of minimum criminal sanctions. This research uses a normative juridical method with statutory, comparation, and conceptual approaches. The findings show that the Court exercises judicial restraint in respecting the separation of powers; however, open legal policy is not absolute and remains subject to review when it conflicts with justice, proportionality, and human rights. Keywords: open legal policy, Constitutional Court, minimum criminal sanctions
PEMBERIAN DISKON PADA MERCHANT DENGAN METODE PEMBAYARAN DEBIT CARD DITINJAU DARI PRINSIP KEHATI-HATIAN PERBANKAN SYARIAH
Program pemberian diskon pada transaksi pembelian kacamata di Optik Kasoem cabang Cikampek melalui kartu debit BJB Syariah merupakan salah satu strategi promosi yang bertujuan untuk meningkatkan loyalitas nasabah dan menarik minat konsumen. Program ini peru ditinjau melalui prinsip kehati-hatian (prudential principle) yang menjadi landasan utama operasional perbankan syariah guna memastikan kesesuaiannya dengan nilai-nilai syariah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pemberian diskon tersebut serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip kehati-hatian perbankan syariah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi literatur dan analisis dokumen hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemberian diskon pada transaksi debit BJB Syariah di Optik Kasoem cabang Cikampek, Perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut. Hal ini dikarenakan adanya potensi penyalahgunaan dan minimnya pengawasan dalam implementasi pemberian diskon tersebut. Risiko ini dapat menyebabkan ketidaktepatan sasaran dalam pemberian potongan harga, yang pada akhirnya berimplikasi pada operasional bank syariah. Mekanisme pemberian diskon pada transaksi ini masih dapat dikategorikan sesuai dengan prinsip kehati-hatian perbankan syariah, selama program ini dilaksanakan dengan pengawasan yang ketat dan prosedur yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa program diskon ini benar-benar mendukung transparansi, keadilan, dan akuntabilitas sesuai dengan nilai-nilai syariah.Temuan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi bank syariah dalam merancang dan mengelola program promosi yang tidak hanya menarik bagi konsumen, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip perbankan syariah.
ANALISIS YURIDIS PERUBAHAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI DALAM KUHP DAN KUHP NASIONAL
Tindak Pidana Perkosaan merupakan kasus kejahatan yang cukup serius di Indonesia, dimana kasus ini telah mengalami peningkatan yang signifikan. Dalam KUHP sendiri telah diatur bagaimana pengaturan hukumnya, seperti dalam KUHP diatur dalam Pasal 285. Akan tetapi dalam pasal tersebut masih terdapat kekurangan dalam pengertian disetiap unsur delik pasalnya. Seiring perkembangan hukum pidana di Indonesia mengalami perubahan signifikan melalui diterbitkannya KUHP Nasional (UU No 1 Tahun 2023) sebagai pengganti KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan unsur-unsur delik perkosaan yang diatur dalam KUHP, khususnya dalam pasal 285 serta pasal terkait di Bab XIV, dengan pengaturan terbaru dalam KUHP Nasional yang diatur dalam Pasal 473 dan bagian terkait di Bab XXII. Perbandingan antara pengaturan tindak pidana perkosaan dalam KUHP dan KUHP Nasional menjadi penting untuk dikaji guna melihat sejauh mana pembaruan pengaturan hukumnya dan bagaimana perbedaan unsur- unsur delik dari kedua pasal tersebut baik dalam KUHP maupun KUHP Nasional. Metodologi yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan studi perundang-undangan kepustakaan, jurnal-jurnal dan analisis tekstual. Dari kedua pasal menunjukkan bahwa perubahan utama terletak pada bunyi unsur delik dalam penegasan unsur kekerasan, ancaman, dan ketidakmampuan korban dalam KUHP Nasional yang sebelumnya kurang tegas di KUHP. Dalam analisis yuridis ini diharapkan dapat ditemukan perbedaan dalam analisisnya. Serta dapat memberikan gambaran yang lebih baik dan jelas bagaimana perbandingan dari perubahan yang terjadi dari KUHP dengan KUHP Nasional yang diharapkan agar dapat melengkapi kekurangan pengaturan yang telah ada sebelumnya. Kata Kunci: Perkosaan, KUHP Lama, KUHP Baru, Tindak Pidana.
PENERAPAN PENALARAN ANALOGIS SEBAGAI METODE PENEMUAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN KEKOSONGAN NORMA PADA TINDAK PIDANA SIBER DI INDONESIA
Perkembangan pada bidang teknologi informasi yang sangat cepat mengakibatkan munculnya berbagai macam bentuk tindak pidana siber (cybercrime). Pesatnya perkembangan ini menyebabkan banyaknya tindak pidana siber yang belum diatur secara eksplisit di dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi ini menimbulkan tantangan bagi hakim dalam melakukan penemuan hukum (rechtvinding) saat terjadi kekosongan norma. Salah satu metode konstruksi hukum yang kerap menjadi pembahasan adalah penggunaan penalaran analogis (argumentum per analogiam). Di satu sisi, analogi berpotensi mengisi kekosongan hukum dan memberikan perlindungan bagi korban kejahatan siber yang terus berkembang. Namun di sisi lain, dalam hukum pidana Indonesia yang menganut asas legalitas secara ketat, analogi dilarang dan dapat mengancam kepastian hukum serta hak asasi terdakwa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi penggunaan penalaran analogis dalam konteks penegakan hukum tindak pidana siber terhadap asas legalitas, perlindungan hak, konsistensi putusan, serta risiko pelanggaran HAM, alternatif interpretasi hukum yang diperbolehkan, serta bagaimana bukti dan forensik digital memperkuat hukum dalam proses peradilan. Hasil kajian menunjukkan bahwa analogi tidak dapat dijadikan dasar pemidanaan karena bertentangan dengan asas legalitas, namun kebutuhan adaptif dalam kejahatan siber dapat diatasi dengan interpretasi yang sah dan penguatan pembuktian digital. Dengan demikian, pembaruan regulasi dan pemanfaatan teknologi forensik digital menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak di era digital. Kata Kunci: cybercrime, asas legalitas, penemuan hukum, forensik digital, kepastian hukum
ANALISIS TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
Pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), pengaturan dan sanksi tindak pidana korupsi mengalami pergeseran dari rezim khusus (lex specialis) menjadi hukum umum. Pasal 603 dan 604 KUHP Nasional dianggap tidak lagi mencerminkan sifat kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) dan justru menunjukkan disparitas sanksi yang kontra-produktif, di mana ancaman bagi pejabat negara (Pasal 604) terasa lebih ringan dibanding pelaku umum (Pasal 603). Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama, pertama bagaimana sanksi tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 603 dan 604 KUHP Nasional? Kedua, bagaimana analisis terhadap sanksi tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional tersebut.? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), sekunder (buku, jurnal), dan tersier (ensiklopedia, kamus). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan korupsi dalam KUHP Nasional telah melemahkan efektivitas pemberantasan korupsi. Sanksi dianggap tidak memberikan efek jera yang kuat karena minimnya pengaturan perampasan aset (asset forfeiture) dan potensi tumpang tindih dengan Undang-Undang Tipikor. Disparitas sanksi antara Pasal 603 dan 604 dinilai tidak adil karena tidak memperberat ancaman bagi pejabat yang memiliki wewenang dan amanah lebih besar. Secara filosofis, pengaturan ini dinilai tidak responsif dan belum mengadopsi pendekatan hukum progresif serta keadilan restoratif. Kata Kunci : Korupsi, Sanksi Pidana, KUHP Lama, KUHP Baru
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMERASAN BERBASIS ANCAMAN PENYEBARAN DATA PRIBADI (SEXTORTION)
Pemerasan berbasis ancaman penyebaran data pribadi atau konten intim merupakan bentuk kejahatan siber yang mengeksploitasi kontrol data pribadi sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan dan berdampak pada privasi serta psikologi korban. Studi ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk tanggung jawab pidana pelaku sextortion dan mengkaji perlindungan hukum korban dalam sistem hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan statutori dan konseptual dengan mengkaji undang-undang dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku sextortion dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara normatif dan doktrinal karena mereka memenuhi unsur-unsur tindakan kriminal (act reus), niat (mens rea), dan kemampuan untuk bertanggung jawab tanpa pembenaran atau pengampunan. Konstruksi hukum pidana nasional, yang mengintegrasikan hukum pidana umum, regulasi teknologi informasi, perlindungan data pribadi, dan regulasi tentang kekerasan seksual, menunjukkan bahwa sextortion dapat dikualifikasikan tidak hanya sebagai pemerasan berbasis teknologi digital, tetapi juga sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik yang menyerang privasi dan integritas seksual korban, sehingga tidak ada kekosongan hukum dalam penanganannya. Perlindungan hukum bagi korban mencakup perlindungan represif melalui penegakan hukum pidana, perlindungan preventif melalui peningkatan literasi digital dan keamanan data, serta perlindungan prosedural dan restoratif yang menjamin kerahasiaan identitas, bantuan, dan pemulihan psikologis bagi korban. Pendekatan restoratif diterapkan secara selektif dengan persetujuan korban sebagai mekanisme pelengkap yang berorientasi pada pemulihan hak dan martabat korban secara berkelanjutan.
ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PENYEBARAN DEEPFAKE BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DALAM PERSPEKTIF PEMBARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebaran deepfake berbasis Artificial Intelligence (AI) dalam perspektif hukum pidana serta urgensi pembaruan hukum pidana di Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran deepfake telah berkembang menjadi bentuk kejahatan digital modern yang berpotensi menimbulkan pencemaran nama baik, penipuan digital, pornografi, dan manipulasi informasi publik. Regulasi hukum pidana di Indonesia saat ini belum secara spesifik mengatur penyebaran deepfake berbasis AI sehingga menimbulkan kekosongan norma hukum dalam penanganannya. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum pidana yang adaptif terhadap perkembangan teknologi Artificial Intelligence guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat di era digital. Kata Kunci: deepfake, Artificial Intelligence, hukum pidana, kejahatan digital, pembaruan hukum pidana.
STUDI KOMPARATIF TERHADAP PENGATURAN EUTANASIA DI INDONESIA DAN BELANDA
Hukum harus mengikuti perkembangan masyarakat artinya apa yang terjadi di masyarakat sudah seharusnya memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Permasalahan yang sedang berkembang dan menjadi pro kontra dalam masyarakat adalah tentang eutanasia atau secara sederhana mengakhiri hidup sesorang dengan dibantu dengan pihak lain. Hukum positif di Indonesia tidak membenarkan eutanasia ini karena secara konstruksi hukumnya Indonesia melarang keras terhadap eutanasia ini dan akan di pidana apabila terdapat unsur-unsus yang memenuhinya. Pasal 344 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melarang eutanasia. Berbeda dengan Negara Belanda melegalkan eutanasia dengan pengawasan yang ketat. Belanda merupakan negara pertama yang melegalkan eutanasia. Regulasi tersebut tertuang dalam Termination of life on request and assisted suicide (Review Procedures) Act’. Eutanasia di Belanda diperbolehkan dengan pengawasan dokter dan kajian secara medik yang ketat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan sifat penelitian adalah deskriptif. Serta bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan library research dan Teknik analisis yang digunakan adalah teknik Kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan eutanasia di Indonesia dan Belanda menunjukkan perbedaan yang sangat mendasar, perbedaan tersebut bersumber dari landasan filosofis, sosiokultural, dan hukum yang berbeda. Indonesia secara tegas melarang segala bentuk eutanasia, baik aktif maupun pasif pada Pasal 344 KUHP Lama dengan anacaman pidana paling lama 12 tahun penjara dan larangan eutanasia aktif pada Pasal 461 KUHP Baru dengan ancaman pidana paling lama 9 tahun penjara, dengan ancaman pidana penjara. Pelarangan ini didasarkan pada nilai-nilai religius yang kuat, pandangan bahwa hidup adalah anugerah Tuhan, serta prinsip hukum pidana yang ketat. Di sisi lain, Belanda telah melegalkan euthanasia dan bunuh diri berbantuan dokter sejak 2002 melalui Termination of Life on Request and Assisted Suicide Act, dengan syarat-syarat yang sangat ketat dan prosedur pengawasan yang komprehensif untuk menjamin otonomi pasien dan mencegah penyalahgunaan. Perbedaan ini juga mencerminkan kontras antara pendekatan kolektivis-religius di Indonesia dan individualis-sekuler di Belanda. Selain itu, di Indonesia ditemukan potensi disharmoni hukum antara larangan eutanasia dalam KUHP dan izin penghentian terapi bantuan hidup dalam Peraturan Menteri Kesehatan, yang mengindikasikan perlunya penyesuaian regulasi untuk menghindari ambiguitas di tingkat praktis.
PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA DALAM SITEM PERADILAN PIDANA INDONESIA
Penanganan pengguna narkoba di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan peradilan pidana, meskipun terdapat ketentuan hukum yang mengakui rehabilitasi medis dan sosial sebagai respons utama. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka hukum normatif dan praktik peradilan, serta mencerminkan implementasi prinsip ultimum remedium yang kurang optimal, yang menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir. Studi ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip ultimum remedium dalam penanganan pengguna narkoba dan merumuskan kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada pemulihan yang berlandaskan perlindungan masyarakat dan hak asasi manusia. Dengan menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan hukum dan konseptual, penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan, teori hukum pidana, dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara normatif mengakomodasi model rehabilitasi yang konsisten dengan teori hukuman relatif dan hak atas kesehatan. Namun, implementasinya menghadapi hambatan struktural dan interpretatif, termasuk dominasi paradigma punitif dan penerapan kaku Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010. Ambang batas kuantitatif yang ditetapkan dalam SEMA cenderung memprioritaskan batasan pembuktian formal daripada penilaian substantif tentang ketergantungan, sehingga berpotensi merusak keadilan dan prinsip ultimum remedium dengan memfasilitasi pemenjaraan bahkan ketika rehabilitasi lebih tepat. Oleh karena itu, penguatan harmonisasi kebijakan dan konsistensi interpretatif sangat penting untuk memastikan keadilan substantif dan kebijakan pidana berbasis pemulihan.
ANALISIS PENGATURAN SANKSI PIDANA BAGI PENGGUNA SEPEDA LISTRIK YANG MELAKUKAN PELANGGARAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 45 TAHUN 2020
Penelitian ini berfokus pada meningkatnya penggunaan sepeda Perkembangan teknologi transportasi berbasis energi listrik telah mendorong meningkatnya penggunaan sepeda listrik sebagai alternatif sarana mobilitas yang praktis, ekonomis, dan ramah lingkungan. Di Indonesia, penggunaan sepeda listrik semakin meluas, baik di kawasan permukiman maupun di jalan umum. Namun, peningkatan penggunaan tersebut tidak diimbangi dengan pemahaman yang memadai mengenai aspek hukum yang mengaturnya. Kondisi ini menimbulkan berbagai permasalahan, terutama terkait kejelasan pengaturan, bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi dalam praktik, serta sanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, kajian hukum terhadap penggunaan sepeda listrik menjadi penting guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai penggunaan sepeda listrik dalam sistem hukum di Indonesia, mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran yang dapat terjadi dalam penggunaannya, serta mengkaji sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan pendapat para ahli hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai sepeda listrik di Indonesia masih belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu regulasi yang komprehensif, sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Dalam praktiknya, terdapat beberapa bentuk pelanggaran, antara lain penggunaan sepeda listrik di jalan umum yang tidak sesuai dengan ketentuan, tidak dilengkapinya perlengkapan keselamatan, serta penggunaan oleh pihak yang belum memenuhi persyaratan usia atau kompetensi. Terhadap pelanggaran tersebut, sanksi yang dapat dikenakan meliputi sanksi administratif maupun sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, diperlukan penguatan regulasi serta peningkatan pengawasan dan sosialisasi guna menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan keselamatan dalam penggunaan sepeda listrik di Indonesia. Kata Kunci: Sepeda Listrik, Pelanggaran Lalu Lintas, Sanksi Pidana.
IMPLIKASI KEBIJAKAN TARIF IMPOR AMERIKA SERIKAT TERHADAP UMKM INDONESIA DALAM PERSPEKTIF WTO
Globalisasi telah mendorong perkembangan perdagangan internasional melalui sistem perdagangan multilateral yang diatur oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Sebagai anggota WTO, Indonesia terikat pada prinsip-prinsip perdagangan internasional seperti most-favoured nation (MFN), national treatment, dan non-diskriminasi yang bertujuan menciptakan perdagangan internasional yang adil dan terbuka. Di sisi lain, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, baik sebagai penyerap tenaga kerja maupun sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi. Perkembangan UMKM dalam perdagangan internasional menjadikan sektor ini rentan terhadap dinamika kebijakan perdagangan global, salah satunya kebijakan tarif impor Amerika Serikat terhadap produk Indonesia pada tahun 2025. Kebijakan tersebut berdampak terhadap UMKM Indonesia, khususnya produsen kopi Teluk Gayo di Aceh, akibat meningkatnya biaya ekspor karena tarif impor yang semula sebesar 32% dan kemudian diturunkan menjadi 19%. Meskipun terjadi penurunan tarif, beban biaya ekspor tetap menimbulkan kerugian sehingga eksportir kopi Teluk Gayo memutuskan untuk membatalkan pengiriman ke pasar Amerika Serikat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi kebijakan tarif impor Amerika Serikat terhadap UMKM Indonesia dalam perspektif WTO serta meninjau peran pemerintah dalam menghadapi hambatan perdagangan internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tarif impor Amerika Serikat berpotensi menjadi hambatan perdagangan yang memengaruhi daya saing dan akses pasar UMKM Indonesia serta bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi WTO. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah melalui perlindungan hukum, dukungan kebijakan, dan penguatan diplomasi perdagangan guna menjaga keberlangsungan UMKM Indonesia dalam perdagangan internasional. Kata Kunci : WTO; perdagangan internasional; tarif impor; UMKM Indonesia; prinsip non-diskriminasi.
TANTANGAN REGULASI TERHADAP FENOMENA COMMERCIAL SURROGACY DI INDONESIA DALAM PERSFEKTIF HUKUM ISLAM
This study examines the practice of surrogacy through a comparative approach between the Hanafi and Shafi'i schools of thought. This study is motivated by the development of assisted reproductive technology which has given rise to legal complexity in Islam, particularly regarding clarity of lineage, inheritance rights, and family relationships. Although the issue of surrogacy has been widely discussed, analyses specifically comparing the legal istinbāṭ methodologies of the two schools are still limited. This study is a normative-qualitative study with a library research approach, which examines primary sources in the form of classical fiqh books of the Hanafi and Shafi'i schools, such as Al-Umm, Al-Majmū‘, Al-Hidāyah, and Al-Mabsūṭ, as well as relevant secondary sources. The analysis was conducted comparatively to identify similarities and differences in the views of the two schools of thought. The results show that both the Hanafi and Shafi'i schools of thought expressly prohibit the practice of surrogacy. The Hanafi school rejects this practice based on the maqāṣid al-syarī‘ah (obligatory principles of Islamic law), particularly in safeguarding offspring (ḥifẓ al-nasl), honor (ḥifẓ al-‘irḍ), and the soul (ḥifẓ al-nafs). Meanwhile, the Shafi‘i school rejects it absolutely, adhering to the principle of clear lineage, where the legitimate mother is the woman who gives birth. Both schools agree that the practice of womb rental has the potential to cause lineage confusion and serious legal issues in Islam. These findings emphasize the importance of Islamic law in comprehensively responding to the challenges of modern reproductive technology
KONTRUKSI HUKUM PERBANKAN SYARI’AH TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH PERSEPEKTIF POJK NO 16 / POJK 03 2014
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontruksi hukum perbankan syari’ah dalam menangani pembiayaan bermasalah dengan maninjau implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ( PJOK ) nomor 16 / PJOK 2014. Pembiayaan bermasalah merupakan resiko yang melekat yang dapat mengganggu kesehatan bank dan stabilitas sistem keuangan. Metode penelitian ini adalah Penelitian Perpustakaan , data dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan hukum sekunder berupa literatur buku serta jurnal terkait perbankan syari’ah. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi konsistensi antara regulasi Otoritas Jasa Keuangan (POJK no.16/2014) dengan prinsip-prinsip hukum islam dalam menangani resiko pembiayaan di bank syari’ah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan regulasi terebut berfungsi sebagai instrumen krusial dalam menciptakan kepastian hukum dan menjaga stabilitas operasional perbankan syari’ah di indonesia agar tetap akuntabel dan berdaya saing.
KERUGIAN AKIBAT TRANSAKSI DIGITAL MELALUI IN-APP PURCHASE YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DITINJAU DARI PERSPETIF HUKUM PERDATA INDONESIA
Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang hiburan dan permainan digital. Salah satu tren yang berkembang adalah penggunaan aplikasi game digital yang banyak diminati oleh berbagai kalangan, terutama anak-anak. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran dan urgensi akan perlunya perlindungan hukum yang komprehensif pemilik akun terhadap risiko kerugian akibat transaksi digital melalui in-app purchase yang dilakukan oleh anak. Rumusan masalah dalam tulisan ini yaitu bagaimana keabsahan transaksi digital melalui in-app purchase yang dilakukan oleh anak ditinjau dari perspektif hukum perdata Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum pemilik akun terhadap risiko kerugian akibat transaksi digital melalui in-app purchase yang dilakukan oleh anak ditinjau dari perspektif hukum perdata Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pada penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Berdasarkan sifat penelitiannya yang menggunakan metode deskriptif, maka teknik analisis data yang dipergunakan adalah teknik deskriptif kualitatif terhadap data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transaksi digital melalui in-app purchase yang dilakukan oleh anak yang secara hukum perdata transaksi tersebut besifat tidak sempurna dan rentan untuk dapat dibatalkan. Secara hukum perdata kehendak nyata datang dari anak yang merupakan orang tidak cakap hukum dan tidak memahami konsekuensi hukum. Situasi tersebut menimbulkan ketidaksesuaian kehendak dari pemilik akun, yang dalam kedudukannya sebagai subjek hukum, yang terikat secara yuridis dalam sistem digital. Perlindungan hukum terhadap pemilik akun yang dirugikan akibat transaksi in-app purchase oleh anak harus mencakup tiga aspek utama: (1) jaminan keabsahan hukum perjanjian dan perlindungan terhadap pihak yang tidak cakap hukum, (2) tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam menjamin keamanan sistem dan mencegah penyalahgunaan, serta (3) mekanisme pemulihan hak melalui jalur hukum yang adil dan efisien, (4) hak untuk membatalkan perjanjian. Upaya ini sejalan dengan prinsip-prinsip umum hukum perdata Indonesia yang menekankan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Kata Kunci: Konsumen, Pemilik Akun, Risiko Kerugian, Transaksi Digital, in-app purchase
REKONSTRUKSI KEDAULATAN RAKYAT: INSTRUMEN PUBLIC RECALL SEBAGAI HAK KPNSTITUSIONAL RAKYAT TERHADAP ANGGOTA DPRRI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA
Indonesia menerapkan sistem demokrasi dengan dasar hukum pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu Demos yang berarti rakyat, dan kratos yang berarti pemerintahan. Secara harfiah demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat. Demokrasi pada era Yunani dikritik tajam oleh Plato dan Aristoteles. Kedua filsuf tersebut khawatir dalam sistem demokrasi tirani mayoritas mendominasi. Sementara itu Robert Dahl dan Noam Chomsky mengutarakan demokrasi modern membentuk pemimpin yang miskin ide serta membuat elit berjarak dari rakyat. Bagi Rousseau, kedaulatan rakyat merupakan Volunte Generale atau kehendak umum yang tidak dapat diwakilkan kepada wakil rakyat. Untuk menyatakan kehendak rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pada sistem demokrasi, perlu diatur suatu instrumen yang dikenal dengan Public Recall, yaitu instrumen bagi rakyat untuk me-recall anggota DPRRI yang terpilih dari kursi jabatannya. Public recall menjadi urgen untuk diterapkan sebab partai politik saat ini telah diduduki oleh oligarki, sementara anggota partai juga membangun kedekatan yang bersifat siombiosis mutualisme. Sifat manusia sebagai makhluk ekonimi (homo economicus), yang selalu memaksimalkan utilitas (kebahagiaan, keuntungan). Anggota DPRRI yang merupakan manusia perlu diawasi dan diberikan punishment langsung oleh rakyat tanpa menunggu pemilu selanjutnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ratio legis mengapa rakyat indonesia tidak diberikan hak public recall, kemudian untuk mengetahui implikasi absennya hak public recall atas akuntabilitas anggota DPRRI dalam sistem hukum Indonesia, terakhir untuk mengetahui model instrumen public recall oleh rakyat untuk menguatkan prinsip kedaulatan rakyat. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-filosofis. Pendekatan yang digunalam adalah statute apporach, yaitu mengkaji demokrasi dalam UUD NRI 1945, risalah sidang BPUPKI, UU nomor 2 tahun 2011, UU nomor 12 tahun 2011, dan UU 17 tahun 2014. Pendekatan filosofis dengan menguatkan data sekunder yang bersumber pada pemikiran-pemikiran filsafat KATA KUNCI­ :Rekonstruksi Kedaulatan Rakyat, hak konstitusional, public recall, legislatif, sistem hukum.
ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI DALAM SISTEM ELEKTRONIK DI INDONESIA
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana terhadap kebocoran data pribadi dalam sistem elektronik di Indonesia, mengidentifikasi kelemahan regulasi yang berlaku, serta mengkaji urgensi pembaruan hukum pidana dalam menghadapi perkembangan tindak pidana siber. Kebocoran data pribadi menjadi salah satu bentuk kejahatan siber yang mengalami peningkatan signifikan seiring berkembangnya teknologi digital dan penggunaan sistem elektronik dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, dan dokumen hukum yang relevan dengan perlindungan data pribadi dan tindak pidana siber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi hukum di Indonesia, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal terhadap kebocoran data pribadi dalam sistem elektronik. Selain itu, lemahnya pengawasan, rendahnya keamanan sistem elektronik, dan keterbatasan kemampuan penegak hukum menjadi faktor yang memengaruhi meningkatnya kasus kebocoran data pribadi. Penelitian ini menegaskan pentingnya pembaruan hukum pidana, penguatan keamanan siber, dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum guna memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif terhadap data pribadi masyarakat di era digital. Kata kunci: hukum pidana; kebocoran data pribadi; sistem elektronik; cybercrime.
IBU TANPA ANAK, ANAK TANPA IBU: KEKOSONGAN HUKUM DALAM PRAKTIK SURROGATE MOTHER
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi dan kepastian regulasi hukum terhadap praktik surrogate mother dalam sistem hukum nasional Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan menitikberatkan pada studi bahan hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan. Fokus penelitian diarahkan pada analisis norma hukum yang berkaitan dengan praktik surrogate mother, khususnya dalam konteks kekosongan hukum yang masih ada di Indonesia. Secara konseptual, praktik surrogate mother merupakan suatu bentuk upaya memperoleh keturunan melalui kehamilan yang dititipkan pada rahim wanita lain. Bentuk pelaksanaannya dapat berupa traditional surrogacy, gestational surrogacy, maupun intended surrogacy, yang masing-masing menimbulkan implikasi hukum berbeda, terutama terkait status anak dan kedudukan para pihak. Namun, praktik ini menimbulkan kontroversi karena menyangkut aspek hukum, moral, dan sosial. Dalam sistem hukum Indonesia, praktik surrogate mother tidak memiliki dasar hukum yang jelas, bahkan secara tegas dilarang melalui Pasal 58 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan serta peraturan pelaksananya. Dari perspektif hukum perdata, perjanjian surrogacy tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian karena sebab yang halal tidak terpenuhi, sehingga kontrak sewa rahim dinyatakan batal demi hukum. Hal ini menegaskan bahwa eksistensi surrogate mother di Indonesia masih problematis, baik dari segi kepastian hukum, moralitas, maupun perlindungan hak asasi perempuan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih komprehensif dan tegas, baik dalam larangan maupun pengaturan khusus, guna memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap ibu pengganti, dan jaminan atas kepentingan terbaik anak.
PROSES PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENGAMBILAN ARUS LISTRIK SECARA ILEGAL YANG MENYEBABKAN KEBAKARAN
Pencurian arus listrik secara ilegal merupakan tindak pidana yang tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga berpotensi menimbulkan bahaya keselamatan, seperti kebakaran. Di Jorong Kampung Melayu, Kenagarian Koto Tinggi, kasus pengambilan listrik ilegal telah terjadi berulang kali dan menimbulkan kebakaran, namun proses penegakan hukumnya tidak berjalan optimal. Meskipun terdapat pengaturan hukum yang jelas dalam KUHP (lama dan nasional) serta Undang-Undang Ketenagalistrikan, penyidikan terhadap pelaku mengalami hambatan struktural, terutama terkait kewenangan antara Kepolisian dan PLN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyidikan dan kendala yang dihadapi dalam penanganan kasus tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada dua. Pertama bagaimana proses penyidikan terhadap tindak pidana pengambilan arus listrik secara ilegal yang menyebabkan kebakaran di Jorong Kampung Melayu? Kedua, apa saja kendala dan upaya yang dilakukan selama proses penyidikan terhadap tindak pidana tersebut? Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber kunci, seperti warga setempat, perangkat nagari, petugas PLN, dan aparat kepolisian. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, dan dokumen hukum terkait. Analisis data dilakukan secara induktif untuk menarik kesimpulan umum dari fakta-fakta khusus yang ditemukan di lapangan. Hasil penelitian ini bahwa proses penyidikan tindak pidana pengambilan arus listrik ilegal di Jorong Kampung Melayu tidak berjalan optimal akibat lemahnya koordinasi dan pembagian kewenangan antara Polri dan PLN. Penyidikan terhambat karena kewenangan penyidikan harus melibatkan penyidik PNS dari PLN, sehingga kasus cenderung diselesaikan dengan mengganti kerugian, bukan melalui jalur pidana. Kendala utama meliputi: kurangnya sosialisasi hukum, faktor ekonomi masyarakat, rendahnya kesadaran hukum, serta lemahnya pengawasan teknis dari PLN. Diperlukan peningkatan kerjasama antarinstansi, sosialisasi hukum yang intensif, dan penguatan kapasitas SDM agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif. Kata Kunci : Penyidikan, Pencurian, Arus Listrik, Kebakaran.
PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM MELALUI PENAFSIRAN SISTEMATIS DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DI INDONESIA
Penemuan hukum oleh hakim merupakan bagian penting dalam sistem peradilan Indonesia, terutama ketika norma hukum tertulis tidak mengatur secara jelas atau menimbulkan konflik norma. Dalam kondisi tersebut, hakim dituntut untuk melakukan penalaran hukum guna menjamin kepastian hukum. Salah satu metode yang digunakan adalah penafsiran sistematis, yaitu menafsirkan ketentuan hukum dengan mengaitkannya pada keseluruhan sistem hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penafsiran sistematis oleh hakim dalam proses penemuan hukum serta implikasinya terhadap kepastian hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta literatur hukum yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran sistematis berperan dalam menjaga koherensi antar norma hukum, mencegah penerapan hukum secara parsial, serta menghasilkan putusan yang sejalan dengan asas hukum dan tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penafsiran sistematis berkontribusi terhadap terwujudnya kepastian hukum yang bersifat substantif dalam praktik peradilan di Indonesia. Kata kunci: Penemuan hukum; penafsiran sistematis; kepastian hukum
TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP KONSEP MARITAL RAPE DALAM PASAL 53 UU NO. 23 TAHUN 2004 DAN PASAL 473 AYAT (2) HURUF A UU NO. 1 TAHUN 2023
In Indonesian positive law, marital rape is considered a criminal act that violates human rights and bodily integrity, thus affirming that marriage cannot be used as justification for sexual violence in any form. Meanwhile, in the perspective of Islamic family law, sexual relations within marriage are a reciprocal right and obligation that must be carried out based on the principles of mu'āsyarah bil ma'rūf and protection of the soul and honor of the spouse. This study aims to analyze the compatibility of the concept of marital rape as regulated in Article 53 of Law No. 23 of 2004 and Article 473 paragraph (2) letter a of Law No. 1 of 2023 with the principles of Islamic family law. This literature study uses a normative legal method with a conceptual and legislative approach, analyzing the synchronization between positive legal norms and maqāṣid al-sharī‘ah. The results of the study show that although positive law aims to protect victims and uphold human dignity, its application has the potential to cause tension if it is not harmonized with Islamic values regarding the balance of rights and obligations between husband and wife. Therefore, harmonization between positive law and Islamic family law is necessary so that the protection of victims does not neglect the integrity of the household and continues to reflect the sacred purpose of marriage based on sakinah, mawaddah, wa rahmah.
IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA PENGELOLAAN HOME INDUSTRI KERUPUK KULIT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi akad mudharabah dalam pengelolaan Home Industri Kerupuk Kulit Pak Carup di Kelurahan Kelapa Tiga Permai, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian menggunakan metode field research dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama yang dilakukan telah memenuhi unsur dasar akad mudharabah berupa adanya shahibul maal, mudharib, modal, usaha, dan nisbah bagi hasil. Nisbah keuntungan ditetapkan sebesar 40% untuk pemilik modal dan 60% untuk pengelola usaha. Namun demikian, implementasi akad belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah karena masih ditemukan praktik akad lisan, kurang optimalnya transparansi laporan usaha, dan keterlambatan pembagian keuntungan. Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000, praktik tersebut perlu diperbaiki melalui penguatan administrasi akad, pencatatan keuangan, dan peningkatan transparansi pengelolaan usaha. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan akad mudharabah tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad, tetapi juga oleh konsistensi penerapan prinsip amanah, keadilan, dan keterbukaan dalam pelaksanaannya. Kata Kunci: Mudharabah, Hukum Ekonomi Syariah, Bagi Hasil, Home Industry, Transparansi.
IMPLEMENTASI FIQH MUAMALAH DALAM TUKAR TAMBAH MOBIL DI SHOWROOM MOBIL BEKAS
Penelitian ini menganalisis praktik tukar tambah mobil bekas di CV A2 Motor dalam per-spektif fiqh muamalah, dengan fokus pada mekanisme transaksi, kejelasan akad, dan unsur terlarang seperti riba, gharar, ghabn, zhulm, dan tadlīs. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan pemilik show-room, pemilik kendaraan, mekanik, dan sales, serta didukung observasi, dokumentasi, dan studi ke-pustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi dilakukan melalui pemeriksaan dokumen kepemilikan, pengecekan fisik dan teknis kendaraan, negosiasi harga, pembayaran selisih, dan pen-catatan kesepakatan. Tahapan tersebut menunjukkan adanya kejelasan objek dan harga, kerelaan para pihak, keadilan, serta upaya menghindari riba. Unsur ghabn, zhulm, dan tadl¯ıs tidak ditemukan secara kuat karena kondisi kendaraan dan harga dibahas secara terbuka dengan konsumen. Per-soalan utama terletak pada penggunaan satu akad gabungan untuk penjualan mobil lama dan pem-belian mobil pengganti. Secara substansi, praktik ini sesuai dengan fiqh muamalah; namun secara formal, pemisahan akad tetap disarankan untuk menghindari potensi gharar dan syarat terselubung. Kata Kunci: fiqh muamalah; tukar tambah mobil bekas; kejelasan akad; gharar
KEDUDUKAN HUKUM ASET DIGITAL SEBAGAI OBJEK WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INDONESIA
Transformasi ekonomi digital telah melahirkan aset baru berupa aset digital yang memiliki nilai ekonomi tinggi, namun hukum waris Indonesia yang bersumber pada KUHPerdata belum mengakomodasi transmisi aset tersebut pasca kematian pemiliknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi aset digital sebagai objek hukum kebendaan serta mensinkronisasikan hak ahli waris dengan kebijakan Terms of Service (ToS) platform global dan perlindungan data pribadi menurut UU No. 27 Tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset digital memenuhi kualifikasi sebagai benda bergerak tidak berwujud sesuai Pasal 499 KUHPerdata karena memiliki nilai valuasi dan dapat dikuasai. Namun, terdapat antinomi hukum antara hak ahli waris dengan kebijakan ToS platform yang melarang pengalihan akun serta kekosongan norma mengenai post-mortem privacy dalam UU PDP. Peneliti menyimpulkan perlunya rekognisi hukum terhadap wasiat digital (digital will) sebagai instrumen legal untuk memberikan akses kepada ahli waris selaku penerus sah (legal successor). Sinkronisasi regulasi sangat mendesak dilakukan guna menjamin kepastian hukum dan melindungi hak ekonomi ahli waris di era siber.
TRANSFORMASI HUKUM PEMILU INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024: ANTARA KEPASTIAN HUKUM DAN PENGUATAN DEMOKRASI
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 telah membawa perubahan mendasar terhadap sistem kepemiluan di Indonesia melalui pemisahan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal. Putusan tersebut menjadi titik penting dalam perkembangan hukum pemilu Indonesia karena berimplikasi pada desain kelembagaan demokrasi, kepastian hukum, serta efektivitas penyelenggaraan pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap sistem hukum pemilu Indonesia serta mengkaji relevansinya dalam memperkuat kualitas demokrasi konstitusional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut memberikan arah baru bagi reformasi sistem pemilu Indonesia dengan menekankan efektivitas penyelenggaraan pemilu dan penguatan akuntabilitas pemerintahan daerah. Namun demikian, implementasinya memerlukan harmonisasi regulasi yang komprehensif guna menjamin kepastian hukum dan mencegah terjadinya kekosongan norma. Oleh karena itu, revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka mewujudkan demokrasi yang lebih substantif. Kata Kunci: Hukum Pemilu, Mahkamah Konstitusi, Demokrasi, Kepastian Hukum, Reformasi Pemilu.
URGENSI PENGATURAN LAYANAN PAYLATER DALAM EKOSISTEM PERBANKAN DIGITAL TERHADAP STABILITAS PERBANKAN KONVENSIONAL DI INDONESIA
Perkembangan layanan Paylater dalam ekosistem perbankan digital di Indonesia menghadirkan kemudahan akses kredit bagi masyarakat, terutama generasi muda, sekaligus menimbulkan tantangan terhadap stabilitas perbankan konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengaturan layanan Paylater agar tercipta keseimbangan antara inovasi perbankan digital dan keberlangsungan perbankan tradisional. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan studi pustaka dan analisis dokumen regulasi terkait Paylater, fintech, dan hukum perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Paylater masih beroperasi dalam celah hukum, sehingga berpotensi menimbulkan risiko kredit dan distorsi persaingan. Regulasi yang ideal menekankan prinsip kehati-hatian, perlindungan konsumen, harmonisasi lintas peraturan, dan integrasi catatan kredit nasional. Implikasi penelitian ini mendorong pembaruan kebijakan oleh OJK dan BI, penguatan tata kelola fintech, serta peningkatan literasi keuangan digital bagi masyarakat. Dengan pengaturan hukum yang tepat, layanan Paylater dapat berkontribusi pada inklusi keuangan tanpa mengganggu stabilitas perbankan konvensional.
KEWENANGAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PEMBERIAN GELAR SAKO PANGULU: DI NAGARI MUNGKA KECAMATAN MUNGKA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Pemberian gelar sako pangulu dan penyelesaian sengketa adat menjadi topik yang sangat relevan dan krusial. Nagari Mungka dikenal sebagai daerah yang masih kuat mempertahankan tradisi adat Minangkabau, di mana hukum adat memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Namun, perubahan sosial dan politik, baik di tingkat lokal maupun nasional, telah mempengaruhi dinamika pelaksanaan hukum adat di wilayah ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) proses pemberian gelar adat (sako) menurut adat di Nagari Mungka; (2) hubungan kewenangan limbago adat dan KAN dalam proses pemberian gelar adat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan tokoh adat dan pengurus KAN. Para pangulu yang telah menerima gelar sako pangulu, dan Masyarakat adat yang pernah terlibat dalam proses pemberian gelar adat di Nagari Mungka, observasi lapangan, serta dokumentasi dari arsip-arsip yang berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan, proses pengangkatan pangulu ditentukan oleh limbago adat berdasarkan musyawarah kaum, sedangkan KAN memfasilitasi, mengetahui, mengesahkan dan memberi tahu persyaratan seseorang untuk diangkat jadi pangulu. Hubungan kewenangan antara Limbago Adat dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam pemberian gelar sako pangulu bersifat koordinatif, di mana Limbago Adat berwenang secara substantif menentukan calon pangulu berdasarkan musyawarah kaum, sedangkan KAN berperan secara administratif dalam memfasilitasi dan mengesahkan proses tersebut. Kata Kunci: Kewenangan, Kerapatan Adat Nagari, Gelar Sako Pangulu
KEADILAN HAKIM DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK PERSPEKTIF FIQH JINAYAH
Kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana serius yang menimbulkan dampak fisik, psikologis, dan sosial yang mendalam bagi korban, sehingga menuntut penegakan hukum yang tidak hanya memenuhi unsur normatif, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Met serta menilainya dalam perspektif fiqh jinayah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi putusan. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim telah menyatakan unsur tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan serta mengakui beratnya dampak perbuatan terdakwa terhadap korban. Namun, pidana penjara selama enam tahun yang dijatuhkan dinilai belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif, mengingat perbuatan dilakukan secara berulang, melibatkan lebih dari satu korban, serta menimbulkan trauma psikologis yang mendalam. Dalam perspektif fiqh jinayah, kekerasan seksual terhadap anak termasuk kategori jarimah taʿzir berat yang menuntut sanksi tegas demi menjaga tujuan syariat (maqasid al-syariah), khususnya perlindungan jiwa dan keturunan (hifz al-nafs dan hifz al-nasl). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun pertimbangan hukum hakim telah sesuai secara normatif, penjatuhan pidana dalam putusan tersebut belum sepenuhnya selaras dengan nilai keadilan menurut fiqh jinayah yang menekankan perlindungan maksimal terhadap anak dan pencegahan kerusakan sosial. Kata kunci: keadilan hakim, kekerasan seksual terhadap anak, fiqh jinayah.
KOMPARASI KONSEPTUAL SYURA, UMMAH, DAN BAI‘AT DALAM FIKIH SIYASAH DENGAN DEMOKRASI KONSTITUSIONAL MODERN
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep syura, ummah, dan bai‘at dalam fikih siyasah serta membandingkannya dengan prinsip demokrasi konstitusional modern. Dilatarbelakangi oleh perdebatan mengenai hubungan nilai-nilai politik Islam dengan demokrasi modern, khususnya terkait partisipasi masyarakat, legitimasi kekuasaan, dan konsep kedaulatan negara. Dalam tradisi politik Islam, syura dipahami sebagai mekanisme musyawarah, ummah sebagai komunitas politik Islam, dan bai‘at sebagai bentuk legitimasi antara pemimpin dan rakyat. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan. Sumber data diperoleh dari Al-Qur’an, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, literatur fikih siyasah, dan teori demokrasi modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep syura, ummah, dan bai‘at memiliki persamaan dengan demokrasi konstitusional modern dalam aspek musyawarah, partisipasi masyarakat, legitimasi kekuasaan, dan keadilan sosial. Namun, terdapat perbedaan mendasar terkait sumber kedaulatan dan dasar legitimasi hukum. Demokrasi modern menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sedangkan dalam Islam kedaulatan tertinggi berada di tangan Allah Swt. Meskipun demikian, nilai-nilai politik Islam tetap relevan dalam mendukung praktik demokrasi yang adil dan partisipatif. Kata kunci: Syura, Ummah, Bai‘at, Fikih Siyasah, Demokrasi Konstitusional Modern
URGENSI PENGATURAN KHUSUS TEKNOLOGI DEEPFAKE DI INDONESIA DITINJAU DARI TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH
Perkembangan teknologi kecerdasan buatan telah melahirkan teknologi deepfake yang mampu memanipulasi wajah, suara, dan identitas seseorang secara sangat realistis, sehingga berpotensi disalahgunakan dan menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran hukum di ruang digital. Permasalahan yang muncul adalah belum adanya pengaturan hukum yang secara khusus mengatur mengenai deepfake dalam sistem hukum positif Indonesia, sehingga penanganan kasus masih mengandalkan ketentuan umum yang menimbulkan perlindungan hukum dan lemahnya perlindungan terhadap korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketiadaan aturan khusus dalam pengaturan teknologi deepfake di Indonesia serta menelaah esensinya terhadap pencapaian tujuan hukum menurut Gustav Radbruch. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan pendekatan kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan khusus mengenai deepfake menyebabkan belum terpenuhinya tujuan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, karena hukum positif belum mampu memberikan kejelasan norma, perlindungan yang proporsional bagi korban, serta fungsi pencegahan yang efektif. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan urgensi pembentukan regulasi khusus yang adaptif terhadap karakteristik teknologi deepfake agar hukum tetap relevan dan responsif dalam menghadapi perkembangan teknologi kecerdasan buatan di era digital.
TINJAUAN UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS) 1982 TERHADAP PENGATURAN KABEL TELEKOMUNIKASI BAWAH LAUT INDONESIA SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN
Implementasi United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 di Indonesia sebagai negara kepulauan memikul tantangan yuridis yang fundamental dalam menjamin pelindungan kabel telekomunikasi bawah laut. Secara normatif dan empiris didukung oleh data lapangan dari Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL (Pushidrosal) kerangka hukum nasional terbukti masih terjebak dalam dualisme rezim perizinan antara sektor telekomunikasi dan pelayaran. Kondisi ini memicu inefisiensi birokrasi dan gagal mencegah masifnya konflik tata ruang laut akibat benturan antara instalasi kabel eksisting (legacy cables) dengan aktivitas maritim lainnya. Berdasarkan Teori Kepastian Hukum, ketiadaan otoritas definitif karena fungsi pelindungan hanya bertumpu pada Tim Nasional yang bersifat koordinatif, serta keengganan pemerintah untuk menerbitkan regulasi lex specialis setingkat Peraturan Presiden, secara nyata telah mencederai prinsip kepastian hukum. Fragmentasi regulasi dan kelembagaan ini melemahkan penegakan hukum di lapangan serta menghambat akselerasi investasi digital nasional. Oleh karena itu, penerbitan payung hukum khusus menjadi urgensi yang tidak dapat ditunda guna mengharmonisasikan aturan sektoral sekaligus menetapkan kelembagaan pelaksana terpusat (Single Point of Contact) secara permanen demi menjamin kedaulatan tata ruang laut dan keamanan infrastruktur komunikasi global. Kata Kunci: UNCLOS 1982, Kabel Telekomunikasi Bawah Laut, Negara Kepulauan, Kepastian Hukum, Single Point of Contact.
TRANSFORMASI REGULASI PENANAMAN MODAL : IMPLIKASI PERPRES NOMOR 10 TAHUN 2021 TERHADAP SEKTOR INDUSTRI
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal membawa perubahan fundamental dalam rezim pengaturan investasi di Indonesia dengan menggantikan pendekatan negative list menjadi positive list. Transformasi regulatif ini secara signifikan memengaruhi struktur liberalisasi bidang usaha, khususnya pada sektor industri yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan struktur regulasi investasi dalam Perpres 10/2021 serta mengkaji implikasi yuridis dan praktisnya terhadap iklim investasi dan pelaku usaha industri. Menggunakan metode yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, dan literatur akademik, penelitian ini menemukan bahwa Perpres 10/2021 meningkatkan keterbukaan investasi, memperluas kepemilikan asing, menyederhanakan perizinan berbasis risiko, serta memperkuat kepastian hukum melalui klasifikasi bidang usaha prioritas, kemitraan UMKM/koperasi, dan bidang usaha bersyarat. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa harmonisasi regulasi sektoral, dinamika politik-regulasi, serta kapasitas pengawasan pemerintah. Secara keseluruhan, Perpres 10/2021 berpotensi memperkuat daya tarik sektor industri dan integrasinya dalam rantai nilai global, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan dan sinkronisasi kebijakan lintas sektor. Keywords: Perpres 10/2021, penanaman modal, liberalisasi investasi, sektor industri, kebijakan investasi.
RUANG LINGKUP PERJANJIAN, PERIKATAN, DAN KONTRAK: TELAAH NORMATIF DAN YURIDIS
Perjanjian merupakan instrumen hukum yang memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat karena menjadi dasar lahirnya perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Inti dari perikatan adalah prestasi, yaitu kewajiban debitur untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila prestasi tersebut tidak dipenuhi sebagaimana mestinya, maka debitur dapat dinyatakan melakukan wanprestasi yang menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko, serta tanggung jawab atas biaya perkara. Namun demikian, dalam keadaan tertentu debitur dapat dibebaskan dari tanggung jawab tersebut apabila kegagalan pelaksanaan prestasi disebabkan oleh force majeure, yaitu keadaan memaksa yang terjadi di luar kekuasaan debitur dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Selain itu, dalam hukum perdata dikenal perbedaan konseptual antara perikatan, perjanjian, dan kontrak, serta klasifikasi perjanjian menjadi perjanjian nominat dan innominat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai pengaturan perjanjian, prestasi, wanprestasi, dan force majeure dalam hukum perdata Indonesia serta implikasi hukumnya bagi para pihak. Kata kunci: perjanjian, prestasi, wanprestasi, force majeure, perikatan
ANALISIS DEKONSTRUKSI HUKUM DALAM PERKARA HADHANAH: STUDI PUTUSAN PTA PALU NOMOR 3/PDT.G/2019/PTA.PAL
Penelitian ini mengkaji Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.PAL mengenai pemberian hak hadhanah kepada ibu yang telah berpindah agama melalui perspektif dekonstruksi hukum. Penelitian bertujuan mengidentifikasi struktur argumentasi dan ratio decidendi hakim, membongkar kontradiksi nilai yang tersembunyi dalam pertimbangan putusan, serta merumuskan konstruksi putusan ideal dalam perkara hadhanah beda agama. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, berbasis analisis terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, doktrin fikih, dan teori dekonstruksi Jacques Derrida. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim membangun putusan berdasarkan tiga pilar utama, yaitu prinsip the best interest of the child, kesetaraan orang tua dalam hukum positif, dan pertimbangan kemanusiaan. Namun, melalui analisis dekonstruktif ditemukan adanya ketegangan antara hukum Islam dan hukum positif, antara perlindungan agama anak dan kepentingan psikologis anak, serta antara hak ibu dan hak ayah. Putusan tersebut dinilai belum sepenuhnya melampaui oposisi biner karena masih mengabaikan dimensi spiritual sebagai bagian integral dari kepentingan terbaik anak. Penelitian ini menawarkan rekonstruksi putusan berbasis maqashid al-syariah yang mengintegrasikan perlindungan fisik, psikologis, dan spiritual anak secara seimbang, dengan tetap menjaga hubungan emosional anak dengan kedua orang tua. Kata kunci: Hadhanah; Dekonstruksi Hukum; Kepentingan Terbaik Anak.
ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN DI DESA RANTE ANGIN KECAMATAN TOWUTI KABUPATEN LUWU TIMUR
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui apa saja faktor penyebab terjadinya perceraian di Desa Rante Angin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif (penelitian lapangan), yaitu suatu pendekatan metode yang berfungsi sebagai prosedur penelusuran masalah diselidiki dengan menggambarkan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta yang ada di Lapanagn. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara serta Dokumentasi. Data diolah dan dianalisis untuk mengetahui permasalahan yang terjadi. Hasil penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya perceraian di Desa Rante Angin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur yaitu faktor adanya orang ketiga (perselingkuhan), faktor mengabaikan nafkah istri, dan faktor orang tua yang tidak menyukai menantu pemalas. Faktor faktor tersebut yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di Desa Rante Angin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.
PEMROSESAN DATA BIOMETRIK MELALUI TEKNOLOGI ARTIFICIAL INTELLIGENCE OLEH FOTOGRAFER TANPA PERSETUJUAN YANG SAH
Perkembangan teknologi artificial intelligence telah meningkatkan pemanfaatan data biometrik, khususnya gambar wajah, dalam berbagai aktivitas digital. Permasalahan muncul ketika fotografer memperoleh, memproses, mengunggah, dan mendistribusikan foto individu melalui platform digital yang memanfaatkan teknologi artificial intelligence tanpa persetujuan yang sah dari subjek data pribadi untuk tujuan komersial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana fotografer atas pemrosesan data biometrik tanpa persetujuan yang sah serta bentuk perlindungan hukum terhadap subjek data pribadi menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan fotografer memenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) juncto Pasal 67 ayat (1) UU Pelindungan Data Pribadi sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Selain itu, perlindungan hukum terhadap subjek data pribadi diberikan melalui perlindungan hukum preventif berupa kewajiban memperoleh persetujuan yang sah dan menerapkan prinsip pemrosesan data pribadi, serta perlindungan hukum represif melalui pengenaan sanksi pidana dan mekanisme pemulihan hak subjek data pribadi. Oleh karena itu, penegakan ketentuan UU Pelindungan Data Pribadi diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak atas privasi di era pemanfaatan teknologi artificial intelligence. Kata kunci : Artificial Intelligence, Data Biometrik, Pelindungan Data Pribadi, Pertanggungjawaban Pidana, Perlindungan Hukum.