Jurnal Hukum Yustisi adalah Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor. Jurnal Hukum Yustisi memiliki visi menjadi Jurnal Ilmiah yang terdepan dalam menyebarluaskan dan mengembangkan hasil pemikiran di bidang hukum. Redaksi Jurnal Hukum Yustisi, menerima Naskah Artikel Hasil Penelitian, Artikel Ulasan dan Artikel Resensi Buku yang sesuai dengan sistematika penulisan kategori masing-masing artikel yang telah ditentukan redaksi. Fokus Jurnal ini yaitu Rumpun Ilmu Hukum Pidana, Rumpun Ilmu Hukum Perdata, dan Rumpun Ilmu Hukum Tata Negara/Administrasi Negara.
KRIMINALITAS DALAM PERSPEKTIF STRAIN THEORY DAN GENERAL STRAIN THEORY: STUDI KASUS PERAMPOKAN DAN PEMBUNUHAN DI PASURUAN AKIBAT RASA IRI TERHADAP KESUKSESAN KORBAN DALAM USAHA SEMBAKO
Penelitian ini membahas kasus pembunuhan dan perampokan yang terjadi di Pasuruan dengan pelaku berinisial M, yang termotivasi oleh rasa iri dan dengki terhadap kesuksesan usaha tetangganya. Kasus ini dianalisis menggunakan perspektif teori anomie dan teori strain yang dikemukakan oleh Emile Durkheim, Robert K. Merton, serta pengembangan selanjutnya oleh Robert Agnew dan Messner & Rosenfeld. Teori-teori tersebut menjelaskan bagaimana tekanan sosial, ekonomi, dan psikologis dapat mendorong individu melakukan penyimpangan sosial hingga tindakan kriminal. Ketegangan muncul akibat ketidaksesuaian antara tujuan yang ingin dicapai (kesuksesan ekonomi) dengan keterbatasan sarana yang tersedia untuk mencapainya secara legal. Selain itu, konsep deprivasi relatif juga digunakan untuk memahami perasaan ketertinggal yang dirasakan pelaku karena kesenjangan hasil usaha dengan korban. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaku mengalami tekanan emosional dan psikologis akibat ketimpangan sosial yang memicu tindakan kejahatan sebagai jalan yang ditempuh pelaku untuk mencapai tujuannya. Dengan demikian, teori strain memberikan pemahaman yang mendalam terhadap motif kejahatan yang dilatarbelakangi oleh kondisi sosial dan psikologis dalam masyarakat.
MEMBANGUN SISTEM HUKUM LINGKUNGAN YANG INKLUSIF: INTEGRASI PENDEKATAN PARTISIPATIF, HOLISTIK, DAN KEADILAN EKOLOGIS DALAM PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA
Artikel ini mengkaji kebutuhan integrasi pendekatan partisipatif, holistik, dan keadilan ekologis dalam pembangunan hukum lingkungan di Indonesia. Berdasarkan telaah literatur, ditemukan bahwa pendekatan hukum yang berlaku masih bersifat normatif, sektoral, dan minim pelibatan masyarakat. Pendekatan holistik dan prinsip keadilan ekologis belum terimplementasi secara efektif. Padahal, tantangan kerusakan lingkungan yang semakin kompleks menuntut adanya instrumen hukum yang tidak hanya menekankan kepatuhan formal, tetapi juga memperhatikan keterlibatan aktif masyarakat serta perlindungan ekosistem secara menyeluruh. Penelitian ini menekankan bahwa pembangunan sistem hukum lingkungan yang inklusif memerlukan paradigma baru dengan mengintegrasikan nilai partisipasi publik, pendekatan lintas disiplin, serta penerapan prinsip keadilan ekologis dalam setiap tahap perumusan maupun penegakan hukum. Dengan menggunakan analisis konseptual dan normatif, artikel ini mengusulkan kerangka hukum berbasis multilevel governance yang mendorong sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan mekanisme hukum yang lebih adaptif, akuntabel, dan berkelanjutan dalam merespons dinamika permasalahan lingkungan hidup di Indonesia. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi pendekatan tersebut tidak hanya akan memperkuat legitimasi hukum lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran ekologis kolektif yang penting bagi keberlanjutan lingkungan di masa depan. Dengan demikian, hukum lingkungan di Indonesia dapat bertransformasi menjadi instrumen keadilan sosial dan ekologis yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Kata kunci: hukum lingkungan, partisipatif, holistik, keadilan ekologis.
MEMBANGUN MODEL POLITIK HUKUM SISTEM PENGENDALIAN KEAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM KEMARITIMAN
Tujuan penelitan ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran konkrit menyangkut tentang pengaturan kewenangan penegakan hukum di wilayah laut (maritim). Pendekatan penelitian menerapakan studi perbandingan hukum (comparatice approach), pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Penggunaan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data penelitian yang ada dikumpulkan oleh penulis dengan teknik data kepustakaan dan dokumen. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kewenangan penegakan hukum antar instansi dalam Undang-Undang Kelautan belum mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan. Keberadaan Bakamla sebagai aparat penegak hukum telah menimbulkan dualisme penegakan hukum. Dalam Undang-Undang juga terdapat konflik norma, yang pada akhirnya menimbulkan implikasi ketidakjelasan kewenangan. Ketidakjelasan pengaturan tersebut pada akhirnya menempatkan kedudukan Bakamla demikian superior. Ketidakjelasan kewenangan dalam penerapan fungsi penegakan hukum akan berdampak pada inkonsistensi kelembagaan sistem peradilan pidana. Hal ini dapat dilihat dari adanya pertentangan pengaturan dengan Undang-Undang Pelayaran, khususnya yang terkait dengan fungsi keselamatan dan keamanan maritim (maritime safety and security). Dalam upaya mendesain sistem penegakan hukum keamanan maritim, diperlukan adanya pembetulan (remedy) atas adanya antinomy dimaksud. Pendirian Indonesian Coast Guard dengan penggabungan (fusi) Bakalamla dan KPLP dipandang sejalan dengan politik hukum keamanan nasional. Demikian itu sebagaimana dianut oleh berbagai negara.
MASA JABATAN HAKIM AD HOC DALAM SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN INDONESIA
Masa jabatan hakim merupakan salah satu elemen penting dalam independensi kekuasaan kehakiman yang harus dijamin dalam undang-undang. Hakim ad hoc adalah hakim yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman dan perlu dijamin masa jabatannya dalam undang-undang. Pada kenyataannya, pengaturan masa jabatan hakim ad hoc dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Tidak hanya bentuk peraturannya yang beragam, model pengaturannya pun beragam, termasuk yang telah diputus melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XIV/2016 dan Putusan Nomor 85/PUU-XVIII/2020. Penelitian tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan masa jabatan hakim ad hoc dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang didasarkan pada sumber-sumber kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan masa jabatan hakim ad hoc, baik dari segi bentuk maupun materi muatan ketentuannya, belum cukup menjamin kepastian hukum dan kesamaan kedudukan di hadapan hukum serta independensi bagi hakim ad hoc, sebagaimana yang telah dikuatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, perlu adanya penataan kembali masa jabatan hakim ad hoc melalui perubahan atau pembentukan undang-undang yang komprehensif dalam sistem kekuasaan kehakiman yang berlandaskan pada prinsip-prinsip negara hukum, UUD 1945, dan Pancasila.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL ATAS BARANG PALSU PADA PLATFORM E - COMMERCE
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang implikasi terhadap perlindungan hukum terhadap merek terkenal atas barang palsu pada platform e – commerce dan hak kekayaan intelektual terhadap perolehan hak dan manfaat ekonomi, Pemilik hak akan kekayaan intelektual sebagai kreatif dan pencipta wajib memperoleh jaminan dan perlindungan hukum terhadap hasil karyanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual adalah pemilik Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam melaksanakan haknya dilindungi secara hukum. Hak – hak ekonomi yang dimiliki oleh pemilik apabila dilaksanakan dapat menghasilkan manfaat ekonomi. Hak-hak tersebut meliputi hak memakai, memproduksi mengumumkan, memperbanyak, menjual, mengimpor, mengekspor dan memberikan lisensi (izin) kepada pihak lain ataupun yang berlakukan perdagangan pada platform e – commerce yang ingin memanfaatkan kekayaan intelektual tersebut. Apabila terjadi pelanggaran dalam penyalah gunaan merek terkenal, maka Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai upaya preventif memberikan hak bagi pemilik Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk menuntut secara perdata, pidana atau administratif. Perlindungan hukum dan manfaat ekonomi adalah dua hal yang esensial dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pemilik Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai subjek kreatif seharusnya memiliki kedua hal tersebut.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Kejahatan di era moderen semakin sulit untuk dicegah. Salah satu kejahatan yang ikut bertransformasi seiring dengan kemajuan teknologi adalah tindak pidana korupsi. dampak negative akibat maraknya korupsi adalah keuangan negara mengalami kebangkrutan, tidak berfungsinya admnistrasi publik secara efektif, kemiskinan dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini bagaimana penerapan pidana tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah? dan bagaimana pertanggnugjawaban tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pada penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut;bahwa penerapan tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah pada umumnya dilakukan dengan melakukan Persekongkolan, PPK melakukan post bidding, membatalkan tender apabila peserta tender yang diajak bersekongkol tidak menang, menggunakan metode penunjukan lamgsung dan Swakelola, intervensi negativ Pimpinan. Ancaman hukuman dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum menggunakan ancaman hukuman minimal, hal tersebut dapat menbuat pelaku tindak pidana korupsi merasa takut dan jera.
PERGESERAN KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RUMPUN KEKUASAAN EKSEKUTIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Penelitian ini membahas pergeseran kedudukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dalam rumpun kekuasaan eksekutif berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pergeseran tersebut telah memunculkan berbagai pandangan mengenai independensi KPK sebagai lembaga negara yang memiliki peran sentral dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan analisis historis. Data penelitian dikumpulkan melalui studi pustaka yang mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta literatur terkait. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi perubahan yang terjadi pada posisi dan fungsi KPK dalam sistem ketatanegaraan, khususnya setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kedudukan KPK yang kini berada di bawah rumpun kekuasaan eksekutif berimplikasi pada tantangan dalam menjaga independensi dan efektivitasnya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme checks and balances serta jaminan independensi institusional untuk memastikan KPK tetap menjalankan tugasnya secara optimal dalam memberantas tindak pidana korupsi.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGUNJUK RASA YANG MELANGGAR HUKUM DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
Pasal 170 ayat (1) Jo. ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur sanksi pidana terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan terang-terangan terhadap orang atau barang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pengunjuk rasa yang melanggar hukum di Kota Pekanbaru berdasarkan KUHP, serta mengidentifikasi hambatan dan upaya dalam mengatasi hambatan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta lokasi penelitian di Polresta Pekanbaru. Data diperoleh dari sumber primer, sekunder, dan tersier melalui observasi, wawancara terstruktur, dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan kesimpulan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pengunjuk rasa yang melanggar hukum di Kota Pekanbaru selama periode 2021 hingga 2024 belum berjalan optimal, dibuktikan dengan belum diterapkannya sanksi pidana sesuai Pasal 170 KUHP. Hambatan utama dalam penegakan hukum meliputi kurangnya ketegasan aparat kepolisian, keterbatasan jumlah personel, kebijakan pemerintah daerah yang lebih memprioritaskan perbaikan fasilitas publik yang dirusak, serta pandangan masyarakat yang sempit terhadap hak asasi manusia (HAM) dalam konteks unjuk rasa. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut mencakup penerapan diskresi kepolisian yang seimbang dengan mempertimbangkan konsep living law dan social jurisprudence, penambahan personel kepolisian di lapangan, sosialisasi hukum kepada masyarakat, serta peningkatan kerja sama dan koordinasi untuk mencegah tindakan anarkis selama unjuk rasa. Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang kewajiban hukum dan konsekuensi pidana dalam aksi unjuk rasa anarkis juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum.
TINGKAT KEPATUHAN BANK DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA DENGAN NASABAH DI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN
Penelitian ini betujuan untuk mengkaji Tingkat kepatuhan Bank dalam menyelesaikan sengketa dengan Nasabah di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Sengketa sektor jasa keuangan lebih cenderung diselesaikan melalui BPSK atau langsung ke pengadilan. Dengan ketentuan POJK No. 6/POJK.07/2022 Tentang Perlidungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan memberikan kesempatan untuk menyelesaikan sengketa melalui LAPS SJK yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sedangan Bank belum memanfaatkan LAPS SJK untuk menyelesaikan sengketa dengan nasabah. Metode penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kuantitatif yang menekankan pada pengumpulan data berdasarkan pengalaman langsung, observasi, dan fakta konkret. Penelitian ini berguna untuk mengetahui apakah pihak bank memanfaatkan LAPS SJK sebagai tahapan penyelesaian sengketa dengan nasabah secara non litigasi dan untuk mengkaji pengaturan OJK terhadap bank pada saat terjadinya sengketa agar segera menyelesaikannya di LAPS SJK. Hasil penelitian ini menjelaskan tanggapan nasabah sebagai sampling pada Bank BRI Cabang Bukittiinggi dan Bank BNI Cabang Bukittinggi, menunjukan presentase 92,30% Bank belum mengarahkan penyelesaian sengketa di LAPS SJK. Sedangkan pihak bank belum mengetahui lebih jauh keberaaan dan peranan LAPS SJK, untuk itu peneliti berpendapat bahwa harus ada POJK atau aturan lainnya dalam setiap perjanjian yang dibuat antara Nasabah dengan Bank. Kata kunci: Kepatuhan bank, penyelesaian sengketa, lembaga alternatif.
TINJAUAN UMUM DALAM PENYELESAIAN KASUS SENGKETA WANPRESTASI MENURUT JAMINAN FIDUSIA
Hukum bukanlah semata-mata sekedar sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat atau diketahui saja, melainkan hukum dilaksanakan serta ditaati dalam kehidupan sehari-hari. Hukum harus dilaksanakan oleh segenap komponen dalam suatu negara hukum terutama di negara Indonesia. Negara Indonesia adalah Negara hukum, demikianlah amanat yang diberikan oleh konstitusi Negara Indonesia yaitu UUD Tahun 1945 dalam Pasal 1 Ayat (3). Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan mengolah data dari hasil referensi pustaka. Adapun sumber data premier dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang di peroleh menggunakan metode Observasi ke lapangan dan dokumentasi, sedangkan teknik pengolahan data menggunakan proses kasus yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian menunjukan bahwa wanprestasi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kebanyakan yang berhubungan dengan keadaan ekonomi masih terbilang belum stabil sehingga beberapa yang menyebabkan wanprestasi bermasalah. Pihak debitur harus bertanggung jawab atas perbuatanya dengan cara membayar ganti rugi dan semua utang beserta bunga yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata dan menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia secara sukarela kepada kreditur berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia ini hendaknya diselesaikan oleh para pihak secara non litigasi (secara kekeluargaan) dikarenakan akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Kata kunci: wanprestasi; jaminan fidusia; sengketa
EFEKTIVITAS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE BERJENJANG DI KEJAKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA
Sistem Peradilan pidana di Indonesia sendiri telah banyak mengalami banyak perkembangan dalam beberapa dekade terakhir salah satunya ialah muncul konsep Restorative Justice. Lembaga kejaksaan republik Indonesia sebagai bagian dari sistem peradilan pidana telah menerapkan konsep Restorative Justice secara berjenjang sebagai penyelesaian tindak pidana di luar persidangan hal ini dapat dilihat dengan dikeluarkannya Perja No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penelitian ini mengkaji tentang Efektivitas dari penerapan restorative justice secara berjenjang di kejaksaan. Penelitian ini memakai metode penelitian Yuridis Normatif dengan mengkaji peraturan dan norma hukum yang berlaku sebagai dasarnya. Hasil dari penelitian ini ialah penerapan restorative justice secara berjenjang di kejaksaan dapat dikatakan berjalan secara baik jika dikaji di dalam Dimensi Hukum dan Dimensi sosial. Kata Kunci : Restorative Justice, Kejaksaan, Efektivitas
ANALISIS PUTUSAN PAILIT TERHADAP PT EMPAT JAYA INDONESIA: TINJAUAN YURIDIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004
Penelitian ini menganalisis putusan pailit terhadap PT Empat Jaya Indonesia dalam perkara nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pailit dari tiga pemohon yang memiliki piutang senilai Rp 1.256.840.000 yang telah jatuh tempo. Hasil analisis menunjukkan bahwa hakim menggunakan asas pembuktian sederhana (summierlijkheid) dengan berpedoman pada Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan untuk menyatakan terpenuhinya syarat formal kepailitan. Dalam pelaksanaan prinsip keadilan dan kepastian hukum, putusan ini cenderung menerapkan pendekatan formalistik tanpa pemeriksaan mendalam terhadap kemampuan debitor atau motif permohonan. Penelitian ini menyimpulkan perlunya keseimbangan antara penegakan kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa kepailitan korporasi.
PERKEMBANGAN HUKUM INVESTASI DI INDONESIA: PILAR PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perkembangan hukum investasi di Indonesia dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis dokumen dan studi pustaka. Sumber data utama terdiri dari dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, laporan resmi, dan literatur akademik yang relevan. Data dikumpulkan melalui kajian terhadap berbagai sumber tertulis untuk mengidentifikasi norma-norma hukum yang berlaku dan penerapannya dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum investasi di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan, dengan regulasi yang dirancang untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Namun, tantangan seperti birokrasi yang rumit, ketidakpastian hukum, dan ketimpangan pembangunan infrastruktur masih menjadi hambatan dalam menarik investasi. Penelitian ini juga menemukan bahwa investasi berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya reformasi regulasi investasi untuk mengatasi tantangan yang ada, serta meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia. Rekomendasi diberikan untuk memperbaiki proses perizinan, meningkatkan infrastruktur, dan menjamin kepastian hukum, sehingga manfaat dari investasi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami hubungan antara hukum investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, serta menawarkan solusi untuk meningkatkan efektivitas regulasi investasi
TRANSFORMASI HUKUM PASAR MODAL DI ERA DIGITAL: PILAR INVESTASI DAN PEMBANGUNAN EKONOMI
Penelitian ini menganalisis transformasi hukum pasar modal Indonesia di era digital dan perannya sebagai pilar investasi dan pembangunan ekonomi. Perkembangan teknologi finansial telah meningkatkan aksesibilitas pasar modal melalui platform crowdfunding, robo-advisors, dan aplikasi investasi berbasis smartphone, namun juga menimbulkan tantangan regulasi terkait keamanan siber dan perlindungan data. Studi ini mengidentifikasi ketimpangan struktural antara investor publik dan pemegang saham pengendali, serta kelemahan dalam perlindungan investor ritel. Analisis terhadap UU Pasar Modal, POJK tentang Securities Crowdfunding, dan UU Perseroan Terbatas menunjukkan adanya kesenjangan regulasi dalam merespons inovasi teknologi. Penelitian merekomendasikan strategi kolaboratif antara regulator dan pelaku pasar untuk menciptakan ekosistem pasar modal digital yang inklusif, mencakup perluasan akses, penguatan literasi keuangan, standardisasi keamanan, integrasi prinsip ESG, dan adopsi teknologi blockchain dengan pendekatan regulatory sandbox. Transformasi digital pasar modal dengan regulasi adaptif dan pengawasan efektif berpotensi memperluas inklusi keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN HUKUM BAGI PELAKU HOME INDUSTRY BERBASIS EKONOMI KREATIF DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN EKONOMI DESA
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tingkat kemakmuran masyarakat desa menjadi salah satu tujuan fundamental pembentukan pemerintahan desa. Untuk mewujudkannya, kemandirian dan ketahanan ekonomi masyarakat desa di Kabupaten Bandung, Jawa Barat harus dikembangkan secara nyata guna memberikan dampak kesejahteraan yang berkelanjutan. Hal ini memerlukan sinergi dan dukungan aktif dari pemerintah desa setempat. Mayoritas penduduk di wilayah ini bergerak dalam industri rumahan (home industri) seperti produksi benang jahit, cotton bud, kain kassa, kapas kecantikan, dan produk sejenis. Pada masa pandemi, sektor ini menghadapi tantangan kompleks akibat ketergantungan pada pola konvensional seperti transaksi tatap muka langsung antara produsen dan konsumen yang rentan terhadap disrupsi. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian mendalam untuk membangun sinergi pengelolaan dan pembangunan desa yang berdaya saing, mandiri, serta tangguh dalam mengembangkan usaha berbasis home industri dan ekonomi kreatif. Dampak pandemi COVID-19 terhadap keberlangsungan usaha menegaskan perlunya penguatan pemahaman masyarakat dalam adaptasi teknologi, agar mampu bertahan di tengah tantangan pandemi dan pascapandemi melalui transformasi model bisnis. Transformasi digital yang dipicu pandemi menjadi penentu ketahanan ekonomi home industry desa di Kabupaten Bandung, memerlukan sinergi perlindungan dan pemberdayaan hukum berbasis kolaborasi untuk implementasi kebijakan di tingkat desa. Kata Kunci : Ekonomi Kreatif, Home Industry, Pandemi
PENERAPAN METODE OMNIBUS LAW DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PASCA DITERBITKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2O11 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Penulisan ini bertujuan untuk memahami perbandingan penyusunan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah pasca pemberlakuan undang-undang cipta kerja yang dalam penyusunannya melakukan penerapan metode omnibus law. Sebagaimana ketentuan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat satu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa metode omnibus law ini merupakan teknik baru dalam penyusunan peraturan perundang-undangan khususnya dalam penyusunan peraturan daerah. perubahan arah politik hukum dalam penyusunan peraturan perundang-undangan khususnya penerapan metode omnibus law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan cukup efektif dan merupakan sebuah keharusan dalam menyikapi perkembangan zaman dan era kemudahan dalam berinvestasi maupun kemudahan dalam memahami dan mempelajari peraturan perundang-undangan. Kata Kunci : Omnibus Law, Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah.
ANALISA YURIDIS PERJANJIAN TERAPEUTIK DOKTER HEWAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 376/PDT.G/2022/PN. CBI)
Penyelenggaraan kesehatan hewan diemban oleh pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat melalui otoritas veteriner dalam kerangka sistem kesehatan hewan nasional (Siskeswannas). Sementara itu, pelayanan kesehatan hewan meliputi jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner, dan/atau pelayanan jasa di Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan). Dalam penelitian ini Peneliti akan membahas putusan perkara perdata nomor 376/Pdt.G/2022/PN. Cbi., seorang pasien pemilik hewan yang telah bertahun-tahun mempercayakan perawatan Kesehatan hewan peliharaannya kepada klinik hewan Marcelo Exist Pet Center, Cabang Kota Wisata (selanjutnya disebut Klinik Hewan), mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Klinik Hewan dengan sangkaan adanya perbuatan penipuan atas pencatatan gelar salah satu dokter hewan yang berpraktik, tindakan dokter hewan yang tidak profesional karena tidak melakukan persetujuan dari pasien (Informed Consent) dalam pengambilan tindakan medis dan dugaan adanya perbuatan malpraktik dalam melaksanakan tugas, adapun permasalahan yang dibahas adalah Bagaimana ruang lingkup hubungan hukum perdata antara dokter hewan dengan pasien/pemilik hewan dalam perjanjian terapeutik? Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengadili sengketa keperdataan dalam Putusan Nomor 376/Pdt.G/2022/Pn. CBI? Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian tipe ini lazim disebut studi dogmatic atau penelitian doctrinal (doctrinal research). Simpulannya adalah hubungan hukum medis veteriner baik secara lisan, tertulis maupun diam-diam merupakan hubungan hukum keperdataan berupa perikatan yang miliki hak dan kewajiban, sehingga hubungan tersebut terjalin secara konsensualisme dan dengan itikad baik dan Pertimbangan Hukum Hakim Dan Amar Putusan dalam Putusan Nomor 376/Pdt.G/2022/Pn. Cbi., sudah sangat tepat karena secara hukum suatu perbuatan malpraktik hanya dapat ditentukan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Majelis Kehormatan Perhimpunan dan Etika Profesi Veteriner PDHI. Kata kunci: Perjanjian Terapeutik, Medis Veteriner dan Perbuatan Melawan Hukum.
KEPASTIAN HUKUM TENTANG GANTI KERUGIAN PADA PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
Pembangunan untuk kepentingan umum ini tidak jarang memerlukan tanah yang tidak hanya dikuasai oleh negara, dalam arti bahwa tanah milik masyarakat pun bisa dipergunakan untuk pembangunan selama prosesnya mengikuti prosedur yang ada, dimana masyarakat akan mengorbankan tanahnya demi sarana pembangunan kepentingan umum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui aturan dan realisasi ganti kerugian pada pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan mengetahui rekonstruksi regulasi ganti untung atas kerugian pada pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang berkeadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan teknik pengumpulan berupa penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan dan realisasi ganti kerugian pada pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum saat ini masih belum berkeadilan, hal ini terlihat dengan adanya persoalan ketidakjelasan lama pelunasan ganti kerugian tanah pasca dilakukannya penentuan lokasi, tidak jelasnya patokan dalam hal penentuan besaran ganti kerugian, serta kurangnya transparansi proses ganti rugi kepada masyarakat terdampak. Rekonstruksi regulasi ganti kerugian yang menguntungkan pada pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang berkeadilan, dalam tulisan ini Penulis ingin menawarkan kepada para pihak agar memikirkan anggapan baru (paradigma), bahwa ganti rugi yang selama ini menjadi stigma negatif dapat menjadi ganti kerugian yang menguntungkan pemilik tanah yang sudah mengalami kerugian, sehingga masyarakat tidak mengalami kerugian lagi. Kata Kunci: Kepastian Hukum, Ganti Kerugian, Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum
ANALISIS PERAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI BOGOR
Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Bogor terbukti efektif dalam mempercepat proses penyelesaian, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan para pihak dibandingkan dengan litigasi konvensional. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, mediasi mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan damai yang mengikat secara hukum melalui proses komunikasi dan negosiasi yang difasilitasi oleh mediator netral. Faktor keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh kesiapan dan sikap kooperatif para pihak, kualitas mediator, dukungan kelembagaan, serta budaya musyawarah yang kuat di Indonesia. Kendala utama termasuk kurangnya kesadaran dan partisipasi aktif serta kualitas mediator yang bervariasi. Dengan tingkat keberhasilan mediasi di atas 70%, mediasi di Pengadilan Negeri Bogor menjadi solusi efektif dalam penyelesaian sengketa perdata yang efisien, adil, dan berkelanjutan. Evaluasi dan peningkatan kualitas mediasi sangat diperlukan agar mekanisme ini semakin optimal sebagai bagian dari sistem peradilan Indonesia. Kata kunci: Mediasi, Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Negeri Bogor.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PRAKTIK DOKTER HEWAN DALAM KERANGKA UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Layanan yang diberikan oleh dokter hewan kepada hewan didasari hubungan kontraktual di antara dokter hewan dengan pemilik hewan untuk menjalankan prestasi yang dijanjikan. Terdapat dua kategori untuk membedakan sebuah transaki, yaitu Inspannings Verbintenis dan Resultaats Verbintenis. Bahwa dalam praktiknya Peneliti menemukan suatu permasalahan hukum, di mana terdapat pasien atau pemilik hewan yang telah menjadi langganan seorang dokter hewan inisial LYK, Pasien tersebut rutin memeriksakan hewan kesayangannya ke dokter hewan LYK yang bersangkutan dan tidak pernah ada masalah. dokter hewan LYK digugat ke Badan Sengketa Konsumen Kota Surabaya di mana dalam putusan nya dokter hewan LYK dinyakan melakukan malpraktik dan merugikan Pasien senilai Rp. 50.000.000,. rumusan masalah Bagaimana pengaturan hukum formil untuk dapat menyatakan seorang dokter hewan telah melakukan malpraktik? Dan Bagaimana keterkaitan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan praktik dokter hewan yang diduga melakukan malpraktik? Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normative). Penelitian normatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, teori hukum, dan perbandingan hukum. Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin penelitian hukum normatif ini disebut juga dengan penelitian hukum doctrinal. Simpulan Bahwa dalam hal terjadi dugaan malpraktik dokter hewan maka, pihak yang merasa dirugikan haruslah membuat laporan kepada Majelis Kehormatan Perhimpunan dan Etika Profesi Veteriner PDHI, BPSK tidak memiliki keterkaitan, campur tangan bahkan tidak memiliki kewenangan dalam praktik dokter hewan apalagi menyatakan dokter hewan melakukan malpraktik. Kata kunci: Kewenangan, Malpraktik, BPSK.
PROBLEMATIKA PENYELESAIAN WANPRESTASI MELALUI JALUR MEDIASI DALAM PERMA NO. 1 TAHUN 2016
Dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan diperukan adanya suatu peyelesaian secara damai yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dan dibantu oleh mediator. Mediasi dilakukan di pengadilan atau luar pengadilan sesuai dengan kebutuhan pihak yang bersengketa. Mediasi di pengadilan bersifat formal dan memiliki kekutan hukum yang lebih kuat. Hal ini memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak. Mediator memegang peran penting dalam membangun komunikasi efektif antara para pihak yang bersengketa. Strategi atau pendekatan yang digunakan oleh mediator akan sangat menentukan apakah solusi damai dapat dicapai. Mediasi di pengadilan bersifat formal dan memiliki kekutan hukum yang lebih kuat. Hal ini memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak. Selain itu, mediasi di pengadilan juga membantu mengurangi beban perkara di pengadilan dan mempercepar proses penyelesaian sengketa, yang sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, sehingga para pihak dapat memperoleh keadilan dengan lebih efisien. Kata Kunci: Mediasi, Hukum Perdata, Sengketa, Wanprestasi
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS PERBUATAN MERUSAK REPUTASI SESEORANG DALAM PERSPEKTIF ONRECHTMAHMATIGEDAAD
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban perdata atas perbuatan merusak reputasi seseorang dalam perspektif onrechtmatige daad sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik studi kepustakaan sebagai dasar utama dalam pengumpulan data. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata Indonesia dapat mencakup pelanggaran terhadap reputasi sebagai bagian dari hak kepribadian, serta bagaimana mekanisme ganti rugi dan pembuktian kerugian, baik materiil maupun immateriil yang dilakukan dalam gugatan perdata. Hasil analisis menunjukkan bahwa unsur “melawan hukum” dalam Pasal 1365 KUH Perdata telah mengalami perluasan makna, meliputi pelanggaran terhadap norma kesusilaan, kepatutan, dan hak kepribadian meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan tertulis. Perlindungan hukum terhadap reputasi tidak hanya berfungsi secara represif, tetapi juga bersifat restoratif, yang bertujuan memulihkan martabat korban melalui kompensasi finansial maupun tindakan simbolik. Penelitian ini menegaskan bahwa hukum perdata tidak hanya menjadi alat pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai sarana rekognisi nilai-nilai sosial dan kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat. Kata kunci: Perbuatan melawan hukum; Ganti Rugi; Reputasi
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JURNALIS MARIE COLVIN YANG TEWAS DITANGAN PEMERINTAH SURIAH DI WILAYAH KONFLIK BERSENJATA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
Peristiwa tewasnya Marie Colvin, seorang jurnalis asal Amerika Serikat dalam konflik bersenjata di Suriah menjadi salah satu bukti nyata lemahnya pelindungan hukum terhadap jurnalis di wilayah konflik bersenjata. Studi ini bertujuan untuk menganalisis penerapan norma hukum internasional dan hukum humaniter internasional dalam menjamin keselamatan jurnalis yang meliput di zona konflik dengan fokus pada instrumen hukum yang berlaku dan hambatan dalam penerapannya secara konkret. Melalui pendekatan yuridis normatif, deskriptif analitis dan analisis kasus, penelitian ini menelaah sejumlah instrumen seperti Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977. Jurnalis secara yuridis dikategorikan sebagai warga sipil yang berhak atas perlindungan, namun dalam praktiknya, masih terjadi kekosongan perlindungan ketika negara menjadi pihak yang diduga sebagai pelaku. Hasil kajian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya. Ketiadaan mekanisme penegakan yang efektif, keterbatasan yurisdiksi, serta kerumitan dalam proses pembuktian menjadi tantangan utama dalam menjamin akuntabilitas atas kematian Marie Colvin. Diperlukan penguatan instrumen internasional, peningkatan kerja sama lintas negara, serta pembentukan prosedur yang lebih responsif dalam menangani pelanggaran terhadap jurnalis di wilayah konflik. Kata kunci: Jurnalis, Konflik Bersenjata, Marie Colvin, Hukum Humaniter Internasional, Suriah.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM BENTUK GANTI RUGI DAN REHABILITASI
Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan meneliti penerapan perlindungan hukum berupa ganti rugi secara fisik maupun secara psikologi kepada anak korban yang mengalami tindak pidana kekerasan seksual dan untuk meneliti dan mengkaji bagaimana kewajiban negara memberikan jaminan kepastian hukum untuk rehabilitasi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI dan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif bersifat deskriptif-analisis, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual telah dilaksanakan melalui proses peradilan dengan regulasi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai pedoman penegakan hukumnya. Namun, dalam praktiknya masih terdapat permasalahan terutama bagi hakim dalam mempertimbangkan putusan pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan juga memberikan putusan yang berpihak kepada anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Hasil penelitian menemukan bahwa negara sudah memberikan kepastian hukum kepada penegak hukum dalam memberikan kepastian hukum dalam memutuskan di pengadilan dalam mengadili pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan juga berpihak kepada anak korban tindak pidana kekerasan seksual walaupun dalam kedua putusan yang ada belum sepenuhnya berpihak kepada anak korban tindak pidana kekerasan seksual
REFORMULASI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN BERBASIS KEADILAN DAN KEARIFAN LOKAL DALAM MENGHADAPI PENCEMARAN INDUSTRI DI INDONESIA
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji urgensi reformulasi penegakan hukum lingkungan di Indonesia dengan pendekatan yang menekankan keadilan ekologis dan integrasi kearifan lokal. Pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri terus meningkat dan menimbulkan dampak luas terhadap kesehatan masyarakat dan kelestarian ekosistem. Melalui studi normatif terhadap berbagai regulasi seperti UU No. 32 Tahun 2009 serta kajian literatur terhadap efektivitas sanksi administrasi, pidana, dan perdata, tulisan ini menemukan bahwa sistem hukum saat ini masih lemah dalam memberikan efek jera. Temuan menunjukkan perlunya penyatuan strategi preventif, persuasif, dan represif dalam satu sistem hukum lingkungan yang berorientasi keadilan dan berakar dari kearifan lokal masyarakat. Penelitian ini menyarankan pembentukan undang-undang omnibus tentang lingkungan yang bersifat holistik, progresif, dan berkeadilan. Kata kunci: Hukum lingkungan; pencemaran industri; keadilan ekologis; kearifan lokal; omnibus law; sanksi pidana; limbah B3.
ANALISIS SISTEM PENAGIHAN TELAT BAYAR DALAM PINJAMAN ONLINE MELALUI APLIKASI ADAKAMI
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem penagihan telat bayar dalam layanan pinjaman online melalui aplikasi AdaKami dengan menggunakan metode pendekatan hukum normatif. Pinjaman online, sebagai produk fintech, memudahkan proses pengajuan, verifikasi, persetujuan, dan pencairan dana secara elektronik tanpa keharusan datang langsung ke lembaga keuangan. Studi ini mengkaji mekanisme perjanjian pinjaman yang dilaksanakan melalui kontrak elektronik sesuai dengan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta menelusuri prosedur penagihan pada keterlambatan pembayaran, mulai dari pemberitahuan awal melalui SMS/email hingga penagihan intensif yang kadang melibatkan pihak ketiga. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun aspek formal perjanjian telah dipenuhi, terdapat kekurangan dalam transparansi biaya layanan, suku bunga, dan etika penagihan yang berpotensi merugikan konsumen. Oleh karena itu, peningkatan edukasi kepada masyarakat dan pengawasan yang lebih ketat oleh OJK dianggap penting guna melindungi hak-hak konsumen dan menciptakan sistem pinjaman online yang adil dan transparan. Kata kunci: Sistem Penagihan ; Pinjaman Online ; Aplikasi AdaKami
POSBAKUM DI PENGADILAN NEGERI TERNATE SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL TERDAKWA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA
Penelitian ini bertujuan mengetahui peran pos bantuan hukum (posbakum) dalam pemberi layanan bantuan hukum cuma-cuma pada perkara pidana di Pengadilan Negeri Ternate serta mengetahui faktor yang menpengaruhi pos bantuan hukum (posbakum) pengadilan dalam pemberi layanan bantuan hukum cuma-cuma pada perkara pidana di Pengadilan Negeri Ternate. .Lokasi penelitian yang peneliti pilih dalam menunjang pengumpulan data adalah Pengadilan Negeri Ternate dalam hal ini di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dengan cara wawancara terhadap responden yang telah ditentukan. Hasil penelitian menunjukan dalam prakteknya, Posbakum di Pengadilan Negeri Ternate cukup memiliki kapasitas yang baik di tahun 2023-2025 ini. Terbukti dengan masyarakat yang datang meminta bantuan kepada Posbakum di Pengadilan Negeri Ternate atas perannya dalam memberikan layanan bantuan hukum. Serta terkait dengan factor yang mempengaruhi peran posbakum di Pengadilan Negeri Ternate sebagai upaya pemenuhan hak konstitusional terdakwa dalam proses peradilan pidan, terdapat beberapa faktor, yaitu: Faktor substansi hukum mengenai Kewenangan tanpa batas penyelenggara bantuan hukum yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) dan penerapan syarat-syarat administratif pelaksanaan bantuan hukum yang dirasa menyulitkan Organisasi Bantuan Hukum. Faktor struktur hukum, yakni penegak hukum dari segi internal minimnya personil serta penyamaan persepsi mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi orang miskin oleh pihak pihak yang terkait. Faktor budaya hukum pemahaman kepada masyarakat akan hak atas bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Negeri Ternate
IMPLEMENTASI ASAS GEODE TROUW TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA WANPRETASI DALAM NOMINAAT CONTRACT SECARA NON LITIGASI
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran asas goede trouw atau iktikad baik dalam penyelesaian sengketa wanprestasi pada nominaat contract melalui pendekatan non-litigasi. Dalam konteks hukum perdata, asas ini merupakan prinsip fundamental yang menuntut para pihak untuk bertindak jujur, adil, dan saling menghormati dalam setiap tahapan perjanjian, mulai dari pembentukan hingga penyelesaian konflik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan literatur terhadap peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas goede trouw dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa non-litigasi seperti mediasi, negosiasi, arbitrase, dan konsiliasi. Selain itu, asas ini juga memperkuat legitimasi pertanggungjawaban hukum dalam kontrak bernama ketika terjadi wanprestasi. Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum kontrak di Indonesia, serta menjadi referensi praktis bagi para akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan. Kata Kunci : Goede Trouw, Wanprestasi, Kontrak Bernama, Non-Litigasi, Hukum Perdata
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG HAK TANGGUNGANNYA DILELANG SECARA SEPIHAK OLEH KREDITUR (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Bkt)
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaiamana Pengaturan Lelang Terhadap Hak Tanggungan Berdasarkan Aturan Yang Berlaku ? Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasasbah yang hak tanggungannya di lelang secara sepihak ? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan data primer, sekunder dan tersier. Sifat penelitian ini adalah deskripitf artinya menggambarkan suatu fenomena dengan kalimat lugas sehingga bia memberikan argumentasi. Bahwa PMK Nomor 27/PMK.06/2016 merupakan peraturan yang penting dalam mengatur pelaksanaan lelang di Indonesia. Peraturan ini memberikan kerangka hukum yang jelas untuk memastikan bahwa lelang dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks kasus putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Bkt, PMK ini menjadi dasar hukum yang kuat bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan bahwa lelang yang dilakukan oleh Tergugat I dan II adalah melawan hukum karena tidak melalui permohonan lelang dari Pengadilan Agama. Bahwa Dalam kasus ini, Penggugat mengajukan gugatan karena lelang eksekusi hak tanggungan atas agunannya dilakukan tanpa melalui permohonan lelang dari Pengadilan Agama, yang melanggar PMK Nomor 27/PMK.06/2016. Nasabah yang hak tanggungannya dilelang secara sepihak memiliki perlindungan hukum yang kuat berdasarkan UUHT, PMK Nomor 27/PMK.06/2016, KUHPerdata, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Proses eksekusi hak tanggungan harus dilakukan melalui pengadilan, dan nasabah harus diberitahu serta diberikan kesempatan untuk membela diri. Jika lelang dilakukan tanpa melalui prosedur yang sah, nasabah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta pembatalan lelang dan/atau ganti rugi. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak nasabah dilindungi dan proses eksekusi hak tanggungan dilakukan secara adil dan transparan. Kata Kunci: perlindungan hukum, Hak Tanggungan, lelang .
PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL DI KOTA BAUBAU: ANALISIS PERAN PERADILAN PIDANA, KENDALA PENEGAKAN HUKUM, DAN DAMPAK EKONOMI
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perjudian togel di Kota Baubau, dengan fokus pada peran peradilan pidana, kendala penegakan hukum, serta dampak ekonomi yang ditimbulkan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini mengkaji proses penegakan hukum mulai dari tahap penyedikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, hingga putusan oleh pengadilan, serta mengidentifikasi hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya partisipasi masyarakat, dan perkembangan teknologi informasi. Penelitian ini juga mengevaluasi dampak ekonomi dari perjudian togel terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Buabau. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi penegak hukum dan pemangku kepentingan terkait dalam upaya optimalisasi penegakan hukum. Kata Kunci: Penerapan Hukum Pidana; Perjudian Togel; Dampak ekonomi.
PEMBAHARUAN SISTEM PEMIDANAAN : ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN PROGRAM REHABILITASI ANAK DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG
Pembaharuan sistem pemidanaan merupakan suatu upaya transformatif dalam mewujudkan prinsip reintegratif, khususnya dalam konteks perlindungan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas implementasi kebijakan hukum pidana serta program rehabilitasi bagi anak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang. Metodologi penelitian yang digunakan bersifat normatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur, dan analisis terhadap instrumen hukum serta kebijakan terkait. Subjek penelitian meliputi aparat penegak hukum, warga binaan pemasyarakatan, praktisi rehabilitasi, dan stakeholders dalam sistem peradilan anak. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa meskipun kerangka hukum pidana Indonesia telah menginkorporasikan prinsip-prinsip perlindungan anak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) beserta regulasi turunannya, implementasinya di Lapas Kelas I Semarang masih dihadapkan pada berbagai kendala struktural. Faktor-faktor seperti keterbatasan infrastruktur, defisit sumber daya manusia yang kompeten, serta dominannya pendekatan retributif mempengaruhi optimalisasi program rehabilitasi. Namun demikian, intervensi berbasis edukasi, pengembangan kapasitas vokasional, dan pendekatan psikososial telah menunjukkan dampak positif dalam proses reintegrasi anak, walaupun belum mencapai tingkat yang maksimal. Penelitian ini juga mengidentifikasi pentingnya kolaborasi multisektoral antara pemerintah, lembaga pemasyarakatan, komunitas, dan organisasi non-pemerintah untuk memperkuat proses reintegratif. Rekomendasi kebijakan yang dirumuskan meliputi penguatan kapabilitas aparat pemasyarakatan, optimalisasi sarana rehabilitasi, serta pengembangan program pascarehabilitasi untuk menjamin keberlangsungan reintegrasi sosial anak. Temuan ini memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan sistem pemidanaan yang lebih humanis dan efektif, khususnya dalam konteks perlindungan hak anak di Indonesia. Kata Kunci: Pembaharuan sistem Pemidanaan, Efektivitas Kebijakan Pidana, Rehabilitasi Anak, Lembaga Pemasyarakatan, Reintegratif.
KELEMAHAN DAN KENDALA IMPORTASI PRODUK TEKSTIL (TINJAUAN DUMPING DI INDONESIA)
Dumping dalam hukum perdagangan internasional dikategorikan sebagai salah satu bentuk tindakan curang atau unfair trade karena menjual barang impor dengan harga rendah atau lebih murah daripada barang serupa yang diproduksi domestik oleh suatu negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu, pertama terpuruknya industri tekstil karena belum adanya instrumen hukum trade remedies yang mengatur sehingga sangat lemah dalam melakukan pengamanan perdagangan disaat terjadi serbuan barang impor. Kedua penyebab terjadinya dumping di Indonesia karena multiplayer effect penerapan kebijakan impor yang berdampak pada tidak kompetitifnya harga bahan baku tekstil domestik dibanding harga bahan baku impor. Kesimpulan terakhir adalah pengenaan bea masuk anti-dumping kepada bahan baku tekstil tertentu dapat membantu sementara kerugian yang telah dialami industri tekstil nasional.
PERAN DIPLOMASI IMAN (FAITH DIPLOMACY) DALAM PENGUATAN REZIM PERLINDUNGAN PENGUNGSI DALAM HUKUM INTERNASIONAL
This study aims to analyze the role of Faith Diplomacy in strengthening the international refugee protection regime through the framework of international law. The research employs a normative legal approach using doctrinal, conceptual, and comparative analysis methods. The data are derived from international legal instruments, reports from international bodies such as UNHCR and OIC, and scholarly publications from 2020–2025. The findings indicate that faith diplomacy plays a strategic role in bridging the gap between positive legal norms and universal moral values, thereby enhancing the legitimacy and effectiveness of the implementation of non-refoulement, responsibility sharing, and respect for human dignity. Furthermore, faith diplomacy introduces a new paradigm in international law—a human-centered and ethical-normative approach—wherein legal norms gain both legal and moral legitimacy. Consequently, faith diplomacy serves as an ethical foundation for strengthening the global refugee protection regime toward greater inclusivity, adaptability, and justice.
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai industri financial technology (fintech) syariah di Indonesia dengan menelaah aspek-aspek utama yang membentuk kerangka operasional dan hukumnya. Fokus kajian meliputi lima hal: konsep dasar dan prinsip syariah dalam fintech, regulasi dan peran lembaga pengawas, tantangan aktual yang dihadapi industri, jenis-jenis akad yang digunakan, serta peran fatwa-fatwa DSN-MUI dalam mengarahkan perkembangan fintech syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis terhadap sumber hukum, putusan kelembagaan, serta literatur relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa fintech syariah merupakan integrasi antara teknologi keuangan modern dan nilai-nilai Islam, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta penerapan akad-akad muamalah seperti murabahah, musyarakah, dan wakalah. Regulasi dari OJK, BI, dan DSN-MUI menjadi pilar penting dalam menjamin legalitas dan kepatuhan syariah. Namun, industri ini masih menghadapi tantangan seperti minimnya literasi keuangan syariah dan infrastruktur hukum yang belum menyeluruh. Fatwa-fatwa DSN-MUI memainkan peran strategis dalam membingkai arah pertumbuhan fintech syariah yang adil, transparan, dan sesuai syariat. Temuan ini diharapkan menjadi referensi penting bagi akademisi, regulator, dan pelaku industri dalam memahami serta mengembangkan ekosistem fintech syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Kata Kunci: Syariah, Financial Technology, Keuangan Islam.
MEMBANTAH NARASI MARRIAGE IS SCARY DI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM
Fenomena narasi “Marriage is Scary” di media sosial menunjukkan kekhawatiran generasi muda terhadap pernikahan. Pengalaman traumatis, ketakutan akan konflik rumah tangga, tekanan finansial, dan konten negatif di platform online seperti Tiktok adalah semua faktor yang sering menyebabkan munculnya narasi ini. Pada akhirnya narasi ini merusak pemahaman masyarakat tertutama generasi muda tentang makna dan tujuan dari pernikahan dalam Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membantah narasi negatif tersebut melalui pendekatan hukum keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif. Data diperoleh melalui studi pustaka, dokumentasi digital dari media sosial. Fokus utama penelitian ini terletak pada bagaimana narasi “Marriage is Scary” terbentuk, faktor pendorongnya, serta kontradiksi dengan prinsip-prinsip dasar pernikahan dalam Islam yang menekankan kasih sayang, keseimbangan hak dan kewajiban, serta tujuan spiritual dalam berkeluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena narasi “Marriage is Scary” yang muncul di media sosial secara signifikan oleh mereka yang berbagi pengalaman atau pandangan negatif tentang pernikahan. Narasi “Marriage is Scary” di sebabkan oleh disinformasi, pengalaman pribadi yang disebarluaskan, serta lemahnya literasi hukum dan agama. Perspektif hukum keluarga Islam memberikan pedoman untuk menciptakan pernikahan yang adil, harmonis, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan reedukasi berbasis nilai Islam dan penguatan literasi digital agar generasi muda mampu memilah informasi serta membangun persepsi positif terhadap pernikahan sebagai bagian dari ibadah dan jalan menuju keluarga Sakinah. Kata Kunci: Marriage is Scary, media sosial, pernikahan, hukum keluarga Islam
KEPATUHAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN DALAM UPAYA OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL - KARTU INDONESIA SEHAT (JKN-KIS)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Selatan dalam mengoptimalkan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Metode penelitian yang digunakan adalah normatif sosiologis, yakni menggabungkan pendekatan yuridis normatif untuk menelaah peraturan perundang-undangan terkait, serta pendekatan sosiologis melalui pengamatan dan wawancara untuk memahami implementasi kebijakan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Selatan telah memiliki landasan hukum yang kuat untuk mendukung penyelenggaraan JKN-KIS, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala. Kendala tersebut meliputi keterbatasan anggaran, rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap program JKN-KIS, kurangnya sosialisasi, serta lemahnya koordinasi antarinstansi terkait. Dari sisi sosiologis, ditemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam program ini belum optimal karena kurangnya edukasi dan informasi yang memadai. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah daerah meningkatkan alokasi anggaran, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta melakukan sosialisasi yang intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dan efektivitas pelaksanaan program JKN-KIS di Kabupaten Manokwari Selatan.
PROSTITUSI ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (STUDI PUTUSAN NOMOR 27/PID.SUS/2023/PN BKT)
Tujuan daripada penelitian ini yakni guna untuk mengetahui sera memahami dan menganalisis dasar pertimbangan hakim saat menetapkan kesalahan dan menetapkan berat atau ringannya pidana kepada terdakwa terhadap kasus Prostitusi Online (Analisis Putusan Nomor 27/PID.SUS/2023/PN BKT). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode konseptual, pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Jenis dan sumber yang digunakan bahan hukum yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang didapatkan dengan melalui studi dokumen. Analisis bahan hukum dilaksanakan dengan penginterprestasian atau penafsiran. Jadi kesimpulan yang didapat dari penelitian ini mengetahui cara transaksi prostitusi online dalam putusan nomor 27/Pid.Sus/2023/PN BKT dan mengetahui sanksi terhadap pelaku tindak pidana Prostitusi online. Bahwasannya landasan pertimbangan hakim saat menetapkan kesalahan terdakwa dengan cara mngungkap dan membuktikan unsur-unsur pasal yang ada dalam dakwaan alternatif. Dalam menentukan berat atau ringannya pidana kepada si terdakwa majelis hakim melakukan pertimbangan dengan mengamati baik dalam pertimbangan yuridis atau non yuridis. Kata Kunci : prostitusi online,sanksi hukum, putusan hakim
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN PIDANA ANAK YANG TERLIBAT AKSI UNJUK RASA 2025 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
Riset ini mempunyai tujuan guna menganalisis secara yuridis pelaksanaan penjatuhan pidana bagi anak sebagaimana terlibat dalam aksi unjuk rasa tahun 2025 di Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Adapun dua rumusan masalah yang diajukan yaitu: bagaimana ketentuan hukum mengacu pada Undang-Undang SPPA mengatur penjatuhan pidana terhadap anak yang terlibat dalam aksi unjuk rasa, dan apakah penjatuhan pidana terhadap anak pelaku unjuk rasa tahun 2025 telah sesuai dengan prinsip perlindungan anak serta keadilan restoratif yang diamanatkan dalam Undang-Undang tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber hukum primer yang digunakan meliputi Undang Undang SPPA, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan pelaksana lainnya yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur, karya ilmiah, serta pendapat ahli hukum, sedangkan sumber hukum tersier berupa buku-buku hukum dan ensiklopedia hukum. Hasil riset yang didapatkan bahwa secara normatif, Undang-Undang SPPA telah memberikan pengaturan yang komprehensif mengenai penjatuhan pidana terhadap anak, termasuk kewajiban penerapan keadilan restoratif dan diversi pada setiap tahapan proses hukum. Namun, dalam praktiknya, penjatuhan pidana terhadap anak yang terlibat aksi unjuk rasa pada tahun 2025 masih menunjukkan adanya penyimpangan terhadap prinsip perlindungan anak, di mana aparat penegak hukum cenderung mengedepankan pendekatan represif dibandingkan pendekatan pembinaan. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan implementasi Undang-Undang SPPA agar penegakan hukum terhadap anak pelaku unjuk rasa benar-benar mencerminkan tujuan pembinaan dan pemulihan, bukan semata-mata pemidanaan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA TAMBANG BATUBARA DI KALIMANTAN TENGAH: ANALISIS YURIDIS ATAS TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN
Kecelakaan kerja di sektor pertambangan batubara merupakan isu serius yang menuntut perlindungan hukum yang kuat dan menyeluruh. Tujuan penelitian ini ialah guna menganalisa pengaturan hukum mengenai kecelakaan kerja di sektor pertambangan batubara berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia, serta mengkaji bentuk tanggung jawab hukum perusahaan terhadap kecelakaan kerja, khususnya di wilayah Kalimantan Tengah. Meskipun data nasional menunjukkan tren penurunan angka kecelakaan tambang pada tahun 2024, termasuk penurunan Frequency Rate (FR) dan Severity Rate (SR), namun perlindungan terhadap keselamatan pekerja tetap harus menjadi prioritas. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan teori Perlindungan Hukum dari Philipus M. Hadjon, penelitian ini menyimpulkan bahwa peraturan hukum di Indonesia sudah cukup komprehensif secara normatif, namun masih menghadapi tantangan dalam hal implementasi di lapangan. Oleh karena itu, kerja sama antara negara, pelaku usaha, dan pekerja sangat penting umtuk menciptakan sistem keselamatan kerja yang efektif dan berkeadilan. Kata Kunci: kecelakaan kerja, Kalimantan Tengah, pertambangan batubara, perlindungan hukum, tanggung jawab perusahaan
PENERAPAN KONSEP MITSAQON GHOLIZHON PADA KELUARGA POLIGAMI YANG TIDAK TERCATAT DI KECAMATAN TAMBANG PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan konsep Mitsaqon Gholizhon yakni perjanjian yang kokoh dan sakral dalam ikatan pernikahan pada keluarga poligami yang tidak tercatat di Kecamatan Tambang, serta meninjau praktik tersebut dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Praktik poligami tanpa pencatatan resmi tidak hanya menimbulkan persoalan administratif, tetapi juga berdampak pada perlindungan hukum terhadap istri dan anak, keadilan dalam relasi keluarga, serta keabsahan pernikahan menurut hukum Islam dan negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi lapangan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 10 pasangan keluarga poligami yang tidak tercatat dari lima desa di Kecamatan Tambang, yakni Desa Tambang, Terantang, Parit Baru, Sungai Pinang, dan Palung Raya. Analisis dilakukan melalui pendekatan normatif dan sosiologis untuk menilai implementasi nilai-nilai Mitsaqon Gholizhon dalam kehidupan rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Mitsaqon Gholizhon dalam praktik poligami tidak tercatat berjalan secara tidak optimal. Meskipun terdapat beberapa keluarga yang berupaya menjaga keharmonisan dan keadilan antar istri, secara umum masih ditemukan ketimpangan dalam pembagian hak-hak, seperti nafkah, perhatian, serta kejelasan status hukum istri dan anak. Faktor utama yang menyebabkan poligami tidak tercatat meliputi keterbatasan ekonomi, minimnya pemahaman hukum, penolakan istri pertama terhadap pernikahan kedua, serta pengaruh budaya lokal. Dari perspektif Hukum Keluarga Islam, praktik ini belum mencerminkan nilai-nilai luhur Mitsaqon Gholizhon yang menekankan keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap seluruh anggota keluarga. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya edukasi hukum dan agama serta penguatan peran lembaga keagamaan dan negara dalam mengawal praktik pernikahan sesuai syariat dan peraturan perundang-undangan. Kata kunci: Mitsaqon Gholizhon, Poligami Tidak Tercatat, Hukum Keluarga Islam, Kecamatan Tambang.
PEMERIKSAAN SAKSI DALAM PERKARA PIDANA DALAM SEMANGAT DUE PROCESS OF LAW
Pemeriksaan saksi dalam perkara pidana memiliki peran penting sebagai alat bukti untuk mengungkap kebenaran materiel. Dalam praktiknya, posisi saksi sering kali berada dalam posisi rentan, terlebih ketika statusnya berpotensi berubah menjadi tersangka. Hal ini menunjukkan perlunya perlindungan hukum terhadap saksi melalui pendampingan penasihat hukum sebagai wujud pelaksanaan due process of law. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan sumber utama berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum secara tegas mengatur hak saksi untuk memperoleh bantuan hukum, sehingga perlu adanya revisi KUHAP guna memperkuat perlindungan hak asasi saksi dalam setiap tahap proses peradilan pidana. Kata Kunci : Saksi, Hukum Acara Pidana, Due Process of Law, Penasihat Hukum, Hak Asasi
PERAN MEDIASI DALAM MENGURANGI BEBAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN JAKARTA
Mediasi telah menjadi alternatif penting dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Jakarta dengan tujuan utama mengurangi beban perkara di pengadilan. Secara yuridis, mediasi diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Implementasi mediasi menunjukkan keberhasilan signifikan, dengan tingkat penyelesaian damai mencapai 30%-50% dari total perkara. Keuntungan mediasi antara lain efisiensi waktu, penghematan biaya, serta penyelesaian sengketa yang lebih ramah dan cepat. Namun, efektivitas mediasi masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya kesadaran dan kemauan para pihak, kompetensi mediator yang beragam, karakteristik perkara yang kompleks, serta hambatan budaya dan psikologis. Dukungan hakim dan aparatur pengadilan serta pemanfaatan teknologi seperti mediasi daring menjadi faktor pendukung penting dalam keberhasilan mediasi. Penelitian ini menekankan perlunya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas mediator, sosialisasi, dan inovasi pelaksanaan mediasi agar mediasi dapat berfungsi optimal sebagai solusi utama dalam mengurangi beban perkara perdata di Pengadilan Jakarta. Kata Kunci: Mediasi, Beban Perkara, Pengadilan Jakarta
INTEGRASI MAQASHID SYARIAH DAN KEADILAN GENDER: STUDI ATAS METODOLOGI FATWA KUPI NO. 07 TAHUN 2022
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi metodologi fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) No. 07 Tahun 2022 dalam melindungi perempuan dari praktik pemaksaan perkawinan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi dokumen dan analisis isi terhadap naskah fatwa, panduan metodologi, serta literatur relevan mengenai maqashid syariah dan keadilan gender. Temuan menunjukkan bahwa KUPI mengembangkan metodologi fatwa yang inovatif dengan menggabungkan nilai-nilai dasar Islam, ilmu pengetahuan, dan pengalaman perempuan sebagai sumber epistemik. Fatwa tersebut menggunakan pendekatan kontekstual dan partisipatoris, yang mengedepankan prinsip keadilan substantif dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan KUPI tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga transformatif dalam memperjuangkan keadilan sosial dan gender dalam konteks hukum Islam. Kata kunci: Maqashid syariah; keadilan gender; fatwa; perempuan; pemaksaan perkawinan.
PENGATURAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENIPUAN PHISING BERBASIS WEB
Penipuan phishing adalah tindakan menipu seseorang untuk melakukan kejahatan dunia maya (cybercrime) di mana seseorang menyamar sebagai lembaga yang sah menghubungi korban atau target melalui email, telepon, atau pesan teks, agar ia memberikan data sensitif seperti informasi identitas pribadi, detail perbankan dan kartu kredit, serta kata sandi. Penipuan phishing merupakan tindakan berbahaya yang tidak hanya merugikan individu tetapi juga mengancam keamanan data secara luas. Dalam konteks hukum pidana, phishing dikategorikan sebagai kejahatan penipuan dan pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan data pribadi. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: apakah kualifikasi tindak pidana penipuan phising berbasis web dan bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan phising di Indonesia. Metode penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil Penelitian ini adalah tindak pidana penipuan phishing berbasis web merupakan kejahatan siber yang dilakukan dengan menciptakan situs web palsu yang menyerupai situs resmi untuk mencuri data sensitif pengguna. Karakteristik utama dari serangan phishing meliputi penggunaan alamat email atau URL mencurigakan, permintaan informasi sensitif secara mendesak, penggunaan bahasa yang buruk, serta tautan mencurigakan. Untuk membuktikan kasus phishing, diperlukan bukti digital berupa situs web palsu, rekaman transaksi elektronik, data korban yang dicuri, dan bukti kerugian materiil. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana phishing di Indonesia diatur dalam beberapa instrumen hukum. Meskipun tidak secara khusus diatur dalam KUHP, tindakan ini dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Selain itu, UU ITE No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 maupun perubahannya dalam UU Nomor 1 Tahun 2024 mengatur secara lebih spesifik tentang kejahatan tindak pidana penipuan phising ini. Kata kunci: Tindak Pidana; Pelaku Penipuan Phising; Cyber Crime.
PANDANGAN ULAMA DAN HUKUM POSITIVE TERHADAP NIKAH SIRI DI KABUPATEN SUMEDANG
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan para ulama dan akademisi terhadap praktik nikah siri di Kabupaten Sumedang dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Nikah siri merupakan bentuk pernikahan yang sah secara agama tetapi tidak tercatat secara resmi oleh negara, sehingga menimbulkan berbagai implikasi hukum dan sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan teknik wawancara semi-terstruktur terhadap 20 narasumber yang terdiri dari ulama dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun nikah siri dipandang sah secara fikih, ketidaktercatatan secara administratif menyebabkan ketidakpastian hukum bagi perempuan dan anak, serta berpotensi menimbulkan stigma sosial. Faktor ekonomi, budaya, dan pemahaman hukum yang rendah menjadi pendorong utama terjadinya nikah siri. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum demi perlindungan yang lebih menyeluruh bagi seluruh pihak yang terlibat. Kata kunci: nikah siri, hukum Islam, hukum positif, perlindungan hukum, Sumedang Abstract This study aims to examine the views of Islamic scholars and academics on the practice of nikah siri (unregistered marriage) in Sumedang Regency from both Islamic law and positive law perspectives. Nikah siri is considered religiously valid but lacks official state registration, which leads to various legal and social implications. This research employs a qualitative phenomenological approach through semi-structured interviews with 20 respondents, including scholars and academics. The findings reveal that although nikah siri is deemed valid under Islamic jurisprudence (fiqh), the absence of legal documentation causes legal uncertainty for women and children, and fosters social stigma. Economic constraints, cultural factors, and lack of legal awareness are the main drivers behind this phenomenon. Therefore, collaborative efforts from the government, religious leaders, and society are essential to increase legal awareness and provide comprehensive protection for those involved. Keywords: nikah siri, Islamic law, positive law, legal protection, Sumedang