KEDUDUKAN NIKAH SIRRI MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

Latifah Ratnawaty

Abstract


Banyak macam perkawinan yang ada di Indonesia yakni perkawinan adat, perkawinancampuran, perkawinan beda agama, perkawinan kontrak, perkawinan sirri dan perkawinan dibawah tangan. Dalam perkembangan kehidupan di masyarakat Indonesia, dikenal istilahperkawinan sirri, istilah demikian merupakan perkawinan yang hanya berdasarkan Hukum Islam
saja tanpa mengindahkan peraturan hukum poitif Indonesia, Adapun dalam persepsi orang-orangmengenai kata nikah sirri atau nikah di bawah tangan yang pada kenyataannya itu sama, akantetapi berbeda arti serta prakteknya menurut pemikiran beberapa orang, Notabenenya sama-samamenyebutkan pernikahan secara diam-diam yang tidak kebanyakan orang mengetahui hubungansah pasangan suami istri tersebut. Nikah sirri adalah sah secara agama, begitu juga ditinjau darihukum positif Indonesia yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan dalam Pasal 2 ayat 1. Sedangkan pencatatan perkawinan berdasarkan peraturanperundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) hanya merupakankewajiban administrasi saja dan untuk memenuhi ketertiban hukum. Nikah sirri adalah salah satubentuk masalah cara perkawinan yang terjadi di Negara Indonesia saat ini. Permasalahan inisangat sulit untuk dipantau oleh pihak yang berwenang, karena mereka yang melaksanakanpernikahan sirri ini tidak melaporkan pernikahan mereka kepada pihak yang berkompeten dalam
bidang tersebut yakni KUA bagi umat muslim dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama nonmuslim. Perkawinan sirri biasanya dilakukan dihadapan tokoh masyarakat atau ustadz sebagaipenghulu, atau ada juga yang dilakukan secara adat-istiadat saja kemudian tidak dilaporkankepada pihak yang berwewenang untuk dicatatkan sesuai dengan ketentuan Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Ketentuan pencatatan perkawinan sebagaimanadiatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinanbertujuan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam (Pasal 5 Ayat (2) KHI) danuntuk menjamin ketertiban hukum (legal order) sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahanhukum, di samping sebagai bukti otentik adanya perkawinan. Kekuatan hukum perkawinan di
bawah tangan/nikah sirri di Indonesia, menurut Hukum Islam adalah sah apabila memenuhirukun dan semua syarat sahnya nikah meskipun tidak dicatatkan. Karena syariat Islam dalamAl-Quran maupun Sunnah tidak mengatur secara konkrit tentang adanya pencatatan perkawinan.Sedangkan menurut hukum positif, nikah sirri ini tidak sah karena tidak memenuhi salah satusyarat sah perkawinan yaitu pencatatan perkawinan kepada Pejabat Pencatat Nikah. Tanpaadanya pencatatan, maka pernikahan itu tidak mempunyai akta otentik berupa buku nikah.


Full Text:

PDF

Article Metrics

Abstract view : 506 times
PDF - 154 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 YUSTISI

Copyright ¬© 2015. Universitas Ibn Khaldun Bogor. All Rights Reserved. Powered by†OJS.