AKIBAT KEJAHATAN LINGKUNGAN BAGI PEMERINTAH DAERAH DAN PIHAK YANG BERWAJIB UNTUK MELAKUKAN PROSES PENINDAKAN

Sri Hartini

Abstract


Tindak pidana di bidang lingkungan hidup merupakan kejahatan yang cukup meresahkanmasyarakat serta membawa dampak yang berbahaya bagi kesehatan dan kenyamanan lingkungansekitarnya, tindak pidana kejahatan lingkungan hidup termuat dalam Pasal 90 sampai denganPasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup. Tindak pidana kejahatan lingkungan secara jelas disebutkan unsurnya adalahsetiap orang atau badan hukum, melakukan perbuatan, yang merusak lingkungan. Mengingatpengelolaan lingkungan hidup dilakukan terutama oleh pemerintah, sebagaimana diatur dalamUndang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.Pemerintah daerah mempunyai kewajiban atas kejahatan lingkungan untuk melakukanpencegahan dan pemberantasan terhadap kejahatan lingkungan hidup di daerahnya. Proseshukum terhadap kejahatan lingkungan di Indonesia, regulasi yang mengatur tentangperlindungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungandan Pengelolaan Lingkungan Hidup, di antaranya ada 3 penegakan hukum yaitu penegakanhukum pidana, penegakan hukum perdata dan penegakan hukum administratif.


Full Text:

PDF

Article Metrics

Abstract view : 61 times
PDF - 81 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 YUSTISI

Copyright ¬© 2015. Universitas Ibn Khaldun Bogor. All Rights Reserved. Powered by†OJS.