PERLINDUNGAN TERHADAP BURUH ATAS PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA (UMK) DI KOTA BOGOR

Sri Hartini, Latifah Ratnawaty

Abstract


Manusia membutuhkan pekerjaan untuk membiayai kehidupannya, dalam hubungannyaantara buruh dengan Pengusaha terikat dengan perjanjian kerja, Pengusaha menyediakanpekerjaan dan buruh melaksanakan pekerjaan berupa menghasilkan produksi barang dan jasa.Setelah selesai buruh mendapatkan upah, untuk menentukan Upah Minimum Kota Bogor,ditetapkan terlebih dahulu Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagaimana diatur dalam Pasal 88dan Pasal 89 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam ketentuanhukum dimaksud untuk menentukan UMK harus dibentuk terlebih dahulu Dewan PengupahanKota Bogor (DEPEKO). Sehingga UMK di kota Boogor telah ditetapkan oleh DEPEKO unsurunsurnyaterdiri dari Pemerintah, Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Bogor dan AsosiasiPengusaha (APINDO) Kota Bogor dan unsur dari Perguruan Tinggi (Fakultas Hukum UIKB danSTIE Kesatuan Bogor). Adapun dalam prosesnya telah melalui kegiatan-kegiatan : Survey kepasar Bogor dan Pasar Anyar, adanya pembahasan dari hasil survey dimaksud, dan selalu adakendala dikarenakan adanya kepentingan buruh dan pengusaha, akan tetapi dapat dilakukanpenetapan UMK Kota Bogor dengan pertimbangan dari unsur perguruan tinggi, dasar hukumserta teori hukum dan ekonomi dan pertimbangan dari SPN dan Apindo dan dari Pemerintah, halini terjadi setiap tahun, maka dengan adanya keputusan UMK Kota Bogor telah memberikanperlindungan terhadap buruh lajang.


Full Text:

PDF

Article Metrics

Abstract view : 61 times
PDF - 50 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 YUSTISI

Copyright ¬© 2015. Universitas Ibn Khaldun Bogor. All Rights Reserved. Powered by†OJS.