PROSES PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT MINANGKABAU

Prihatini Purwaningsih, Latifah Ratnawaty, Zulmi Hendri

Abstract


Peraturan pendaftaran tanah sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 19Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) terdapat perbedaan yang mendasar antara UUPAdengan hukum adat Minangkabau tentang tanah. Sesuai dengan ketentauan UUPA dan peraturanpelaksananya pendaftaran tanah bersifat individual, artinya tanah yang telah didaftarkan dantelah dikeluarkan sertipikatknya dengan sertipikat hak milik adalah menjadi milik nama yangtercantum dalam sertipikat tersebut dan merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagaipembuktian yang kuat. Namun dalam pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat yangkepemilikannya bersifat komunal/bersama pada masyarakat Minangkabau secara khusus belumada aturan yang mengaturnya. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalahnyabahwa Proses Pelaksanaan Pendaftaran Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Minangkabaudiasumsikan terdapat perbedaan dengan UUPA. Pertanyaan penelitian diajukan sebagai berikut:(1) Bagaimana Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum di Minangkabau? (2) BagaimanaEksistensi Tanah Ulayat Kaum di Minangkabau setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah? Jenis penelitian Jenis penelitian ini menggunakankajian hukum yuridis normatif Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Dalam pelaksanaanpendaftaran tanah ulayat yang kepemilikannya bersifat komunal/bersama pada masyarakatMinangkabau secara khusus belum ada aturan yang mengaturnya. Hal ini mengakibatkanterjadinya kendala dan kontroversi pada pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat kaum diMinangkabau Sumatera Barat. (2) Eksistensi dan Pendaftaran Hak Ulayat Masyarakat HukumAdat Minangkabau menjadi semakin berkurang. Ini disebabkan karena adanya perbedaan yangmendasar pola kepemilikan tanah antara hukum adat Minangkabau dengan pola pemilikantanah yang ada dalam UUPA. Direkomendasikan kepada instansi dan lembaga yang berwenang,baik eksekutif maupun legislatif supaya segera melakukan perubahan terhadap Undang- undangPokok Agraria nasional dan membuat aturan yang khusus dalam pelaksanaan pendaftaran tanahadat/tanah ulayat yang kepemilikannya bersifat komunal/bersama khususnya pada masyarakatMinangkabau Sumatera Barat, baik dalam bentuk sebuah Peraturan Daerah sehingga keberadaantanah ulayat di Minangkabau tetap dapat dipertahankan.


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.32832/yustisi.v4i1.1125

Article Metrics

Abstract view : 1221 times
PDF - 1592 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 YUSTISI

   ISSN                 eISSN                 Supervised By:

  

Jl. K.H. Sholeh Iskandar km 2 Bogor 16162 Jawa Barat, Indonesia Telp/Fax: 0251-8335335