PENERAPAN PENALARAN ANALOGIS SEBAGAI METODE PENEMUAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN KEKOSONGAN NORMA PADA TINDAK PIDANA SIBER DI INDONESIA

Abstract

Perkembangan pada bidang teknologi informasi yang sangat cepat mengakibatkan munculnya berbagai macam bentuk tindak pidana siber (cybercrime). Pesatnya perkembangan ini menyebabkan banyaknya tindak pidana siber yang belum diatur secara eksplisit di dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi ini menimbulkan tantangan bagi hakim dalam melakukan penemuan hukum (rechtvinding) saat terjadi kekosongan norma. Salah satu metode konstruksi hukum yang kerap menjadi pembahasan adalah penggunaan penalaran analogis (argumentum per analogiam). Di satu sisi, analogi berpotensi mengisi kekosongan hukum dan memberikan perlindungan bagi korban kejahatan siber yang terus berkembang. Namun di sisi lain, dalam hukum pidana Indonesia yang menganut asas legalitas secara ketat, analogi dilarang dan dapat mengancam kepastian hukum serta hak asasi terdakwa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi penggunaan penalaran analogis dalam konteks penegakan hukum tindak pidana siber terhadap asas legalitas, perlindungan hak, konsistensi putusan, serta risiko pelanggaran HAM, alternatif interpretasi hukum yang diperbolehkan, serta bagaimana bukti dan forensik digital memperkuat hukum dalam proses peradilan. Hasil kajian menunjukkan bahwa analogi tidak dapat dijadikan dasar pemidanaan karena bertentangan dengan asas legalitas, namun kebutuhan adaptif dalam kejahatan siber dapat diatasi dengan interpretasi yang sah dan penguatan pembuktian digital. Dengan demikian, pembaruan regulasi dan pemanfaatan teknologi forensik digital menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak di era digital.

Kata Kunci: cybercrime, asas legalitas, penemuan hukum, forensik digital, kepastian hukum