STUDI KOMPARATIF TERHADAP PENGATURAN EUTANASIA DI INDONESIA DAN BELANDA

Abstract

Hukum harus mengikuti perkembangan masyarakat artinya apa yang terjadi di masyarakat sudah seharusnya memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Permasalahan yang sedang berkembang dan menjadi pro kontra dalam masyarakat adalah tentang eutanasia atau secara sederhana mengakhiri hidup sesorang dengan dibantu dengan pihak lain. Hukum positif di Indonesia tidak membenarkan eutanasia ini karena secara konstruksi hukumnya Indonesia melarang keras terhadap eutanasia ini dan akan di pidana apabila terdapat unsur-unsus yang memenuhinya. Pasal 344 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melarang eutanasia. Berbeda dengan Negara Belanda melegalkan eutanasia dengan pengawasan yang ketat. Belanda merupakan negara pertama yang melegalkan eutanasia. Regulasi tersebut tertuang dalam Termination of life on request and assisted suicide (Review Procedures) Act’. Eutanasia di Belanda diperbolehkan dengan pengawasan dokter dan kajian secara medik yang ketat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan sifat penelitian adalah deskriptif. Serta bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan library research dan Teknik analisis yang digunakan adalah teknik Kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan eutanasia di Indonesia dan Belanda menunjukkan perbedaan yang sangat mendasar, perbedaan tersebut bersumber dari landasan filosofis, sosiokultural, dan hukum yang berbeda. Indonesia secara tegas melarang segala bentuk eutanasia, baik aktif maupun pasif pada Pasal 344 KUHP Lama dengan anacaman pidana paling lama 12 tahun penjara dan larangan eutanasia aktif pada Pasal 461 KUHP Baru dengan ancaman pidana paling lama 9 tahun penjara, dengan ancaman pidana penjara. Pelarangan ini didasarkan pada nilai-nilai religius yang kuat, pandangan bahwa hidup adalah anugerah Tuhan, serta prinsip hukum pidana yang ketat. Di sisi lain, Belanda telah melegalkan euthanasia dan bunuh diri berbantuan dokter sejak 2002 melalui Termination of Life on Request and Assisted Suicide Act, dengan syarat-syarat yang sangat ketat dan prosedur pengawasan yang komprehensif untuk menjamin otonomi pasien dan mencegah penyalahgunaan. Perbedaan ini juga mencerminkan kontras antara pendekatan kolektivis-religius di Indonesia dan individualis-sekuler di Belanda. Selain itu, di Indonesia ditemukan potensi disharmoni hukum antara larangan eutanasia dalam KUHP dan izin penghentian terapi bantuan hidup dalam Peraturan Menteri Kesehatan, yang mengindikasikan perlunya penyesuaian regulasi untuk menghindari ambiguitas di tingkat praktis.