PROSES PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENGAMBILAN ARUS LISTRIK SECARA ILEGAL YANG MENYEBABKAN KEBAKARAN

Abstract

Pencurian arus listrik secara ilegal merupakan tindak pidana yang tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga berpotensi menimbulkan bahaya keselamatan, seperti kebakaran. Di Jorong Kampung Melayu, Kenagarian Koto Tinggi, kasus pengambilan listrik ilegal telah terjadi berulang kali dan menimbulkan kebakaran, namun proses penegakan hukumnya tidak berjalan optimal. Meskipun terdapat pengaturan hukum yang jelas dalam KUHP (lama dan nasional) serta Undang-Undang Ketenagalistrikan, penyidikan terhadap pelaku mengalami hambatan struktural, terutama terkait kewenangan antara Kepolisian dan PLN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyidikan dan kendala yang dihadapi dalam penanganan kasus tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada dua. Pertama bagaimana proses penyidikan terhadap tindak pidana pengambilan arus listrik secara ilegal yang menyebabkan kebakaran di Jorong Kampung Melayu? Kedua, apa saja kendala dan upaya yang dilakukan selama proses penyidikan terhadap tindak pidana tersebut? Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber kunci, seperti warga setempat, perangkat nagari, petugas PLN, dan aparat kepolisian. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, dan dokumen hukum terkait. Analisis data dilakukan secara induktif untuk menarik kesimpulan umum dari fakta-fakta khusus yang ditemukan di lapangan. Hasil penelitian ini bahwa proses penyidikan tindak pidana pengambilan arus listrik ilegal di Jorong Kampung Melayu tidak berjalan optimal akibat lemahnya koordinasi dan pembagian kewenangan antara Polri dan PLN. Penyidikan terhambat karena kewenangan penyidikan harus melibatkan penyidik PNS dari PLN, sehingga kasus cenderung diselesaikan dengan mengganti kerugian, bukan melalui jalur pidana. Kendala utama meliputi: kurangnya sosialisasi hukum, faktor ekonomi masyarakat, rendahnya kesadaran hukum, serta lemahnya pengawasan teknis dari PLN. Diperlukan peningkatan kerjasama antarinstansi, sosialisasi hukum yang intensif, dan penguatan kapasitas SDM agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif.

Kata Kunci : Penyidikan, Pencurian, Arus Listrik, Kebakaran.