URGENSI WALI DALAM PERNIKAHAN (Kritik Terhadap Undang-Undang Perwalian Maroko)
DOI:
https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i2.14329Abstrak
Perwalian dalam undang-undang perkawinan Maroko menjadi salah satu isu yang ramai dibahas, disebabkan perwalian menurut anggapan kerajaan dan sebagian masyarakatnya sebuah pengekangan terhadap hak perempuan dalam sebuah pernikahan. Padahal Hukum Islam menetapkan hal tersebut karena adanya mashlahat serta hikmah yang besar bagi perempuan. Hanya beberapa pemikir saja yang menyatakan itu sebagai pengekangan hak, salah satunya orang-orang yang berfaham feminis. Merujuk kepada makna literal alquran serta hadits bahwa pernikahan tidaklah sah kecuali dengan wali. Dalam perundang-undangan Negara Maroko persyaratan wali adalah paraktik yang dianggap mengucilkan hak perempuan, oleh kerenanya mereka memberikan kebebasan perempuan menikahkan dirinya sendiri, dan bahkan mensyaratkan adanya surat kuasa dari pihak mempelai jika wali berkeinginan menikahkan.
Kata Kunci: Maroko, Wali Nikah, Hukum Keluarga
Referensi
Al-Jaziri, Abdurrahman, Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba’ah (Bairut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2003), jilid ke-4
Al-Kiya Al-Harrasi, Ali bin Muhammad Asy-Syafi’i, Ahkam Al-Quran (Bairut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1984), jilid ke-4
Al-Kurtubi, Muhammad bin Ahmad Al-Anshory, Al-jami’ Li Ahkami Al-Quran (Kairo: Daar Al-Kutub Al-Mishriyah, 1964), jilid ke-3
Al-Khathabi, Hamd bin Muhammad, Ma’alim As-Sunan (Bairut: Daar Ibnu Hazm, 1997) jilid ke-2
Al-Mudawwanah Al-Usrah (Maroko, 2004)
Asy-Syaukani, Nail Al-Authar (Mesir: Daar Al-Hadits, 1993), jilid ke-6
Audh bin Raja’, Al-Wilayah Fi An-Nikah (Madinah: Al-Jami’ah Al-Islamiah, 2002), jilid ke-1
Az-Zuhaili, Wahbah, Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid 9, Terj. Abdul hayyie Al-Kattani, Dkk (Jakarta: Gema Insani, 2010)
Anderson, J.N.D. Islamic Law in Modern. Terj. Machnun Husain, (Surabaya: Amar Press, tth)
Daud, Abu, Sunan Abi Daud (Bairut: Daar Ar-Risalah Al-‘Alamiyah, 2009), jilid ke-3
Fahrodin, Pembaruan Hukum Keluarga di Maroko: Studi atas Perempuan tidak Membutuhkan Izin Wali untuk Menikah dalam Kajian Sosio-Historis (Pekalongan: Pascasarjana STAIN Pekalongan, 2014)
Juliandi, Budi, “Mudawwanah al-Usrah dan pemihakan terhadap terhadap hak-hak perempuan di Maroko”(Surabaya: Meurendeh Langsa Kampus IAIN Langsa, 2017)
Katsir, Ibnu, Ismail bin Umar, Tafsri Al-Quran Al-‘Azhim (Riyadh: Daar Ath-Thayyibah, 1999) jilid ke-1
Lajnah Pentashihan Al-Qur’an, Al Qura’an Dan Terjemahannya, (Jakarta : Kementrian Agama RI, 2019)
Leon, Buskens, “Sharia and National Law in Marocco.” Dalam Sharia Incorpored. A Comparative Overview of the Legal System of Twelve Muslim Countries in Past and Present, ed. Jan Michiel Otto (Leiden: Leiden University Press, 2010)
Majah, Ibnu, Sunan Ibnu Majah (Kairo: Daar Ihya Al-Kutub Al-‘Arabiya, 1952), jilid ke-1
Nashir, dkk, Al-Mu’jam Al-Wasith (Bairut: Daar Ihya At-Turats, 2008)
Rusyd, Ibnu, Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid (Kairo: Daar Al-Hadits, 2004) jilid ke-3
Sabiq, Sayyid, Fiqhus Sunnah, terj. Nor Hasanuddin, Dkk (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006) jilid ke-3
