EVALUASI KEBIJAKAN DINAS KOPERASI TERHADAP UMKM DI KABUPATEN SEMARANG: TERHADAP PRINSIP-PRINSIP HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Abstrak
Penelitian ini menyoroti peran sentral Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan fokus pada tantangan akses, partisipasi, dan perlindungan. Dinas Koperasi memiliki peran krusial dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang mendukung UMKM, dan evaluasi kebijakan Dinas Koperasi terhadap prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara (HAN) menjadi penting. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan melibatkan peneliti dalam pengamatan langsung di lapangan. Program-program Diskop UMKM Kabupaten Semarang, seperti Pendidikan dan Latihan Perkoprasian, Pemberdayaan UMKM, Pengembangan UMKM, Perencanaan dan Pembangunan Industri, Pengendalian Izin Usaha Industri, dan Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, dijalankan untuk memenuhi prinsip-prinsip HAN. Meskipun Diskop UMKM memiliki peran penting, keterbatasan dalam membuat kebijakan di tingkat dinas perlu diatasi. Evaluasi program-program ini diperlukan untuk memastikan ketaatan terhadap prinsip-prinsip HAN, terutama dalam aspek akses, partisipasi, dan perlindungan UMKM. Evaluasi ini mencerminkan komitmen Dinas Koperasi dalam mendukung pertumbuhan UMKM dan menekankan hubungan positif antara partisipasi dan keterlibatan pemilik UMKM dengan implementasi kebijakan oleh Dinas Koperasi. Enam rekomendasi utama yang dihasilkan dari evaluasi ini melibatkan pengoptimalan aspek HAN dalam program, penguatan peran Diskop UMKM, optimalkan program pemberdayaan, peningkatan proaktif dalam pemantauan dan pelaporan, pengembangan pendidikan dan informasi, serta evaluasi terus-menerus untuk mendukung perbaikan berkelanjutan.
Kata kunci: Dinas Koprasi, UMKM, Prinsip-Prinsip HAN.
Referensi
Sudarsono, A. (2018). "Implementasi Kebijakan Dinas Koperasi dalam Pemberdayaan UMKM: Sebuah Analisis Hukum Administrasi Negara." Jurnal Administrasi Bisnis.
Prasetyo, B., & Suharto, A. (2019). "Evaluasi Efektivitas Kebijakan Dinas Koperasi terhadap Pengembangan UMKM: Perspektif Hukum Administrasi Negara." Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik.
Rahayu, S., & Setiawan, B. (2020). "Dinamika Implementasi Kebijakan Dinas Koperasi dalam Mendukung UMKM: Studi Kasus di Provinsi Y." Jurnal Koperasi dan UMKM.
Wijaya, D., & Santoso, B. (2021). "Analisis Kepatuhan Kebijakan Dinas Koperasi Terhadap Prinsip Hukum Administrasi Negara dalam Mendorong Inklusi UMKM." Jurnal Hukum dan Kebijakan.
Putri, R., & Hadi, S. (2022). "Partisipasi Pemilik UMKM dalam Perumusan Kebijakan Dinas Koperasi: Aspek Hukum Administrasi Negara." Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan.
Utomo, S., & Wibowo, A. (2023). "Pengaruh Kebijakan Dinas Koperasi terhadap Pertumbuhan UMKM: Perspektif Hukum Administrasi Negara." Jurnal Kajian Hukum Administrasi.
Wijaya, A., & Pratiwi, S. (2020). "Dampak Partisipasi Pemilik UMKM Terhadap Kelangsungan Kebijakan Dinas Koperasi: Perspektif Hukum Administrasi Negara." Jurnal Administrasi Bisnis.
Santoso, A., & Rahmawati, L. (2021). "Peran Dinas Koperasi dalam Mendorong Pertumbuhan UMKM: Evaluasi Kepatuhan Hukum Administrasi Negara." Jurnal Hukum dan Administrasi Publik.
Pramudito, A., & Sari, D. (2022). "Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan UMKM oleh Dinas Koperasi: Tinjauan Hukum Administrasi Negara." Jurnal Koperasi dan Pembangunan.
Cahyani, R., & Wibowo, D. (2018). "Pentingnya Evaluasi Kebijakan Dinas Koperasi Terhadap UMKM: Studi Kasus di Provinsi X." Jurnal Ilmiah Kepatuhan Hukum.
