KERUGIAN AKIBAT TRANSAKSI DIGITAL MELALUI IN-APP PURCHASE YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DITINJAU DARI PERSPETIF HUKUM PERDATA INDONESIA

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang hiburan dan permainan digital. Salah satu tren yang berkembang adalah penggunaan aplikasi game digital yang banyak diminati oleh berbagai kalangan, terutama anak-anak. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran dan urgensi akan perlunya perlindungan hukum yang komprehensif pemilik akun terhadap risiko kerugian akibat transaksi digital melalui in-app purchase yang dilakukan oleh anak. Rumusan masalah dalam tulisan ini yaitu bagaimana keabsahan transaksi digital melalui in-app purchase yang dilakukan oleh anak ditinjau dari perspektif hukum perdata Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum pemilik akun terhadap risiko kerugian akibat transaksi digital melalui in-app purchase yang dilakukan oleh anak ditinjau dari perspektif hukum perdata Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pada penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Berdasarkan sifat penelitiannya yang menggunakan metode deskriptif, maka teknik analisis data yang dipergunakan adalah teknik deskriptif kualitatif terhadap data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transaksi digital melalui in-app purchase  yang dilakukan oleh anak yang secara hukum perdata transaksi tersebut besifat tidak sempurna dan rentan untuk dapat dibatalkan. Secara hukum perdata kehendak nyata datang dari anak yang merupakan orang tidak cakap hukum dan tidak memahami konsekuensi hukum. Situasi tersebut menimbulkan ketidaksesuaian kehendak dari pemilik akun, yang dalam kedudukannya sebagai subjek hukum, yang terikat secara yuridis dalam sistem digital. Perlindungan hukum terhadap pemilik akun yang dirugikan akibat transaksi in-app purchase oleh anak harus mencakup tiga aspek utama: (1) jaminan keabsahan hukum perjanjian dan perlindungan terhadap pihak yang tidak cakap hukum, (2) tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam menjamin keamanan sistem dan mencegah penyalahgunaan, serta (3) mekanisme pemulihan hak melalui jalur hukum yang adil dan efisien, (4) hak untuk membatalkan perjanjian. Upaya ini sejalan dengan prinsip-prinsip umum hukum perdata Indonesia yang menekankan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Kata Kunci: Konsumen, Pemilik Akun, Risiko Kerugian, Transaksi Digital, in-app purchase