TRANSFORMASI HUKUM PEMILU INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024: ANTARA KEPASTIAN HUKUM DAN PENGUATAN DEMOKRASI

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 telah membawa perubahan mendasar terhadap sistem kepemiluan di Indonesia melalui pemisahan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal. Putusan tersebut menjadi titik penting dalam perkembangan hukum pemilu Indonesia karena berimplikasi pada desain kelembagaan demokrasi, kepastian hukum, serta efektivitas penyelenggaraan pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap sistem hukum pemilu Indonesia serta mengkaji relevansinya dalam memperkuat kualitas demokrasi konstitusional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut memberikan arah baru bagi reformasi sistem pemilu Indonesia dengan menekankan efektivitas penyelenggaraan pemilu dan penguatan akuntabilitas pemerintahan daerah. Namun demikian, implementasinya memerlukan harmonisasi regulasi yang komprehensif guna menjamin kepastian hukum dan mencegah terjadinya kekosongan norma. Oleh karena itu, revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka mewujudkan demokrasi yang lebih substantif.

Kata Kunci: Hukum Pemilu, Mahkamah Konstitusi, Demokrasi, Kepastian Hukum, Reformasi Pemilu.