PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA DALAM SITEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Abstract

Penanganan pengguna narkoba di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan peradilan pidana, meskipun terdapat ketentuan hukum yang mengakui rehabilitasi medis dan sosial sebagai respons utama. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka hukum normatif dan praktik peradilan, serta mencerminkan implementasi prinsip ultimum remedium yang kurang optimal, yang menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir. Studi ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip ultimum remedium dalam penanganan pengguna narkoba dan merumuskan kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada pemulihan yang berlandaskan perlindungan masyarakat dan hak asasi manusia. Dengan menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan hukum dan konseptual, penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan, teori hukum pidana, dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara normatif mengakomodasi model rehabilitasi yang konsisten dengan teori hukuman relatif dan hak atas kesehatan. Namun, implementasinya menghadapi hambatan struktural dan interpretatif, termasuk dominasi paradigma punitif dan penerapan kaku Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010. Ambang batas kuantitatif yang ditetapkan dalam SEMA cenderung memprioritaskan batasan pembuktian formal daripada penilaian substantif tentang ketergantungan, sehingga berpotensi merusak keadilan dan prinsip ultimum remedium dengan memfasilitasi pemenjaraan bahkan ketika rehabilitasi lebih tepat. Oleh karena itu, penguatan harmonisasi kebijakan dan konsistensi interpretatif sangat penting untuk memastikan keadilan substantif dan kebijakan pidana berbasis pemulihan.