ANALISIS TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Abstract

Pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), pengaturan dan sanksi tindak pidana korupsi mengalami pergeseran dari rezim khusus (lex specialis) menjadi hukum umum. Pasal 603 dan 604 KUHP Nasional dianggap tidak lagi mencerminkan sifat kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) dan justru menunjukkan disparitas sanksi yang kontra-produktif, di mana ancaman bagi pejabat negara (Pasal 604) terasa lebih ringan dibanding pelaku umum (Pasal 603). Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama, pertama bagaimana sanksi tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 603 dan 604 KUHP Nasional? Kedua, bagaimana analisis terhadap sanksi tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional tersebut.? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), sekunder (buku, jurnal), dan tersier (ensiklopedia, kamus). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan korupsi dalam KUHP Nasional telah melemahkan efektivitas pemberantasan korupsi. Sanksi dianggap tidak memberikan efek jera yang kuat karena minimnya pengaturan perampasan aset (asset forfeiture) dan potensi tumpang tindih dengan Undang-Undang Tipikor. Disparitas sanksi antara Pasal 603 dan 604 dinilai tidak adil karena tidak memperberat ancaman bagi pejabat yang memiliki wewenang dan amanah lebih besar. Secara filosofis, pengaturan ini dinilai tidak responsif dan belum mengadopsi pendekatan hukum progresif serta keadilan restoratif.

Kata Kunci : Korupsi, Sanksi Pidana, KUHP Lama, KUHP Baru